oleh

KNPI Dukung Gubsu Berhentikan Dewas Tirtanadi

-Medan-71 views

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Sugiat Santoso, mendukung kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang memberhentikan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi 2018 – 2021.

“Pemberhentian itu merupakan hak Gubsu sebagai pemilik/pemegang saham perusahaan daerah, PDAM Tirtanadi. Lagi pula, keberadaan Dewas PDAM Tirtanadi tidak sesuai lagi dengan Permendagri No 37/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai turunan dari PP No 54/2017 tentang BUMD. Jadi kebijakan memberhentikan itu sudah tepat,” kata Sugiat, di Medan, Senin (11/2/2019).

Ketua DPD KNPI Sumut, Sugiat Santoso

Pada dasarnya kata Sugiat, masyarakat dapat memahami pemberhentian Dewas PDAM Tirtanadi, adalah upaya untuk perbaikan dan taat asas administrasi pemerintahan. Dalam Pasal 41 PP No 54/2017 dan Pasal 16 Permendagri No 37/2018 itu disebutkan, jumlah Dewas maksimal sama dengan jumlah direksi.

“Jumlah direksi PDAM Tirtanadi itu 4 orang, sementara jumlah Dewas Tirtanadi sekarang ada 5 orang. Ini kan sudah salah. Jadi Gubsu memberhentikan Dewas untuk menyesuaikan dengan peraturan itu. Maka diberhentikan mereka itu,” terangnya.

Selama Dewas diberhentikan, sementara Dewas baru belum ditetapkan, maka berdasarkan Permendagri No 37/2018, pejabat pemerintah daerah dapat mengisinya. Jadi tidak benar kata Sugiat, jika terjadi kekosongan Dewas. “Setahu saya, masih ada Sekdaprovsu sebagai Ketua Dewas PDAM Tirtanadi. Tidak kosong,” ungkapnya.

Kemudian kata Sugiat, lebih jaug lagi, Dewas PDAM Tirtanadi 2018 – 2021, yang diberhentikan oleh Gubsu Edy Rahmayadi, tidak diseleksi sesuai dengan PP No 54/2017 dan Permendagri No 37/2018. Di mana, Uji Kelayakan dan Kepaturan Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan, presentasi makalah strategi pengawasan dan wawancara.

“Melihat sejarahnya, PP No 54/2017 disahkan pada 28 Desember 2017. Lalu Dewan Pengawas Tirtanadi dilantik Januari 2018. Saya rasa tidak mungkin semua tahapan itu selesai dalam satu bulan kan? Intinya, kami mendukung kebijakan Gubsu memberhentikan Dewas PDAM Tirtanadi untuk menyesuaikannya dengan peraturan yang ada,” ungkapnya.

Sugiat Santoso, Ketua DPD KNPI Sumut.
Sugiat Santoso, Ketua DPD KNPI Sumut.
Begitu pun kata Sugiat, pemberhentian sewaktu waktu anggota Dewas juga diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 pada Pasal 46 ayat 1 dan 2. Lebih jelasnya lagi kemudian diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2018 pada pasal 28 yang menyebutkan bahwa “Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatan berakhir dan atau diberhentikan sewaktu waktu”.

“Ini artinya pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebelum masa jabatan berakhir diperbolehkan secara hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas anggota Komisaris sebelum masa jabatan berakhir, diatur pada Pasal 30 yang menyebutkan bahwa, dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu dengan alasan yang diperbolehkan yakni anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.

“Kenapa tidak lagi memenuhi syarat? Seperti saya jelaskan sebelumnya, soal mekanisme seleksi Dewas BUDM (PDAM Tirtanadi) yang diatur dalam PP No 54/2017. Apakah Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi periode 2018 – 2021 yang diberhentikan Gubsu Edy Rahmayadi ini melalui proses seleksi sesuai PP No 54/2017? Silakan dicek saja,” pungkas Sugiat sambil tersenyum.

Komentar

News Feed