oleh

Labusel dan Labura Terima Dana Hibah Rp 44 Miliyar dari DOB

Harian Medan – -Sejak tahun 2009, dana hibah daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura) sebesar Rp44 miliar menjadi polemik dengan Kabupaten Labuhan Batu (induk). Pasalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Labuhan Batu yang diprioritaskan untuk gaji pegawai negeri sipil telah dipotong (dipecah) sejak 2009.

Dari informasi dihimpun, Minggu (17/2), dana hibah sebesar Rp44 M yang diperuntukkan menunjang penyelenggaraan pemerintahan kedua DOB tersebut merupakan amanah Undang-Undang No 22 dan 23 tahun 2008 tentang Pemekaran Labusel dan Labura (UU/22 dan 23). Karena DAU Kabupaten Labuhan Batu telah dipotong pemerintah sejak tahun 2009, pelaksanaan amanah undang-undang dimaksud mengalami kendala.

Pada 2008, Pemkab Labuhanbatu menerima DAU sebesar Rp578,103 Milyar, sementara tahun 2009 hanya menerima sebesar Rp247,304 miliar. Pemkab Labuhan Batu bersikukuh DOB Labusel dan Labura tidak pantas lagi menerima dana hibah, sementara Labusel dan Labura bersikukuh amanah UU/22 dan 23 harus dilaksanakan.

Sekda Pemkab Labusel, Zulkifli dikonfirmasi via selulernya membenarkan dana hibah pemekaran yang diamanahkan UU/22 telah disalurkan sejak November 2018. Menurut dia, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Pemkab Labuhan Batu pemnyaluran dana hibah diberikan setiap bulan sebesar Rp1 miliar kepada masing DOB. “Sudah diterima sejak dua bulan terakhir tahun lalu dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Pemkab Labuhan Batu diberikan Rp1 M untuk Labusel dan Rp1 M untuk Labura dalam kurun waktu 22 bulan,”kata Zulkifli.

Ditanya tentang adanya keberatan Kabupaten Labuhanbatu atas pembayaran gaji dan Askesda sejak Januari hingga April 2009 sebesar Rp21,057 M untuk Kabupaten Labusel, Zulkifli mengaku hal tersebut telah clear sesuai pendapat dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Zulkfili menyebutkan, serah terima PNS Labusel dari Labuhan Batu dilaksanakan pada April 2009 oleh Pemprovsu.“Sudah ada pembahasan bersama dengan BPK, dan itu sudah clear. Penyerahan PNS bari dilaksanakan pada April 2009,” jawabnya.

Sebelumnya, Sekda Labuhan Batu, M Muhfli mengaku mereka akan mengupayakan bantuan keuangan penyelenggaraan pemerintahan Labusel dan Labura dikembalikan. Hal tersebut dikatakannya sesuai DAU yang telah dipotong yang pada tahun 2008 sebesar Rp578,103 M sedangkan 2009 sebesar Rp247,304 M.

“DAU Labuhan Batu telah dipotong sejak 2009, sementara efektifnya Pemkab Labusel dan Labura terbentuk pada 15 Januari 2009 dengan dilantiknya Penjabat Bupati kedua daerah dan APBD kedua daerah sudah terbentuk April 2009. Kita berharap dan mengupayakan pengembalian dana yang disalurkan untuk pembayaran gaji pegawai dan Askesda Labusel sebesar Rp21,057 M dan Labura sebesar Rp33,478 M,” kata Muhfli beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

Menurut Muhfli, atas pemotongan DAU Kabupaten Labuhan Batu sangat berbeda dengan pemekaran kabupaten lainnya. Sekda Labuhanbatu itu mengatakan, APBD semua daerah pemekaran baru terbentuk setelah dua tahun dimekarkan, namun untuk Labusel dan Labura sudah dibentuk di tahun pertama pelantikan penjabat bupatinya. “Pemekaran daerah Labusel dan Labura ini lain dari yang lain. Semua daerah yang dimekarkan, APBD-nya dibentuk setelah dua tahun,” jelasnya.

Sekadar untuk diketahui, sesuai surat Pemkab Labuhanbatu Nomor 973/4654/DPPKAD/2011 tanggal 30 November 2011, Pemkab Labuhan Batu telah menyurati Mendagri terkait hibah yang tidak diberikan kepada DOB Labusel dan Labura. Saat itu, Bupati Labuhan Batu agar pemerintah tidak melakukan pemotongan DAU sebagai pembayaran hibah kepada Labusel dan Labura.

Pembayaran gaji dan tunjangan PNSD serta dana Askesda yang sudah dibayarkan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan sudah lebih besar daripada hibah yang akan diberikan. Karena itu, dimohonkan kepada bapak kiranya dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.7/2011 terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan hal ini sudah kami jelaskan kepada Bapak Menteri sesuai surat Nomor 973/4469/DPPKAD/2011 tanggal 18 Nopember 2011,” tulis Dr Tigor Panusunan Siregar SpPD selaku Bupati Labuhan Batu saat itu. (ha)

Komentar

News Feed