oleh

Resmi Jadi Tersangka KPK, Rommy Bawa-bawa Nama Khofifah

-Berita-22 views

Harian Medan – Anggota DPR yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy), mengaku meneruskan aspirasi soal kelayakan Haris Hasanuddin, yang mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Rommy menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seorang kiai.

Meski meneruskan aspirasi, Rommy mengatakan tidak pernah mengintervensi proses seleksi pejabat pimpinan tinggi di Kemenag. Rommy menegaskan tak punya kewenangan mencampuri seleksi pejabat di Kemenag.

“Tetapi proses seleksi mengikuti koridor, misalnya yang dilakukan Saudara Haris Kakanwil, apa yang saya terima referensi dari orang-orang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sangat qualified dan tentu itu menjadi saya dukungan moral, ‘oh ini direkomendasikan orang berkualitas’, jadi kemudian saya sampaikan kepada pihak kompeten tidak menghilangkan proses seleksinya, proses seleksi saya tidak intervensi, proses seleksi dilakukan panitia yang sangat profesional,” kata Rommy kepada wartawan saat jeda pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3).

Aspirasi soal kompetensi Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi untuk Kakanwil Kemenag Jatim, disebut Rommy, diterima dari Kiai Asep Saifuddin Halim dan Khofifah. “Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pempov akan lebih baik,” paparnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan penanganan perkara di KPK selalu berdasarkan alat bukti. “Saya tidak tahu persis siapa nama-nama yang disebut tadi. Kalau menyebut nama itu kan sudah sering orang-orang yang keluar dari proses pemeriksaan kemudian menyebut nama siapa saja. Bagi KPK, yang paling penting adalah apakah ada pihak-pihak tertentu yang disebut di ruang pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilihat apakah informasi itu didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang lain,” ujar Febri kepada wartawan di Gedung KPK.

Febri mengatakan KPK pasti akan menindaklanjuti informasi yang diberikan, termasuk dalam penanganan perkara. “Bila informasi terkait penanganan perkara tanpa didukung bukti, kalau ternyata informasinya berdiri sendiri, maka mungkin saja tidak relevan secara hukum. Tapi kalau informasi yang disampaikan itu didukung atau berkesesuaian dengan bukti lain, bisa kita cermati lebih lanjut. Memang yang paling penting saat ini adalah proses ini diletakkan sebagai proses hukum. Jadi agar semuanya bisa diuji dengan alat bukti yang ada,” papar dia.

KPK pun meminta tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy menyampaikan semua informasi yang dimilikinya kepada penyidik. Rommy sebelumnya menyebut sejumlah nama yang berkaitan dengan perkaranya. “Sebenarnya bisa disampaikan langsung pada penyidik, kalau memang relevan,” kata Febri.

“Namun tentu KPK punya tanggung jawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara,” imbuh Febri. Selain itu Febri menyebut siapa pun tersangka di KPK dibolehkan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC). Namun KPK memiliki hak untuk menguji pengajuan itu.

Febri mengatakan setiap tersangka juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan justice collaborator (JC) yang terjerat perkara. Tapi tersangka yang hanya memberikan informasi yang tidak detail maka permohonan JC ditolak KPK.

“Tetapi semua tersangka punya hak mengajukan diri sebagai JC. Akuilah perbuatan tersebut dan kemudian buka peran pihak lain seluas-luasnya. Maka perlindungan-perlindunga hukum dan beberapa sarana fasilitas akan diberikan secara hukum terhadap yang bersangkuta jika dikabulkan JC-nya,” tutur Febri.

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku memeroleh informasi adanya dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di daerah lain. KPK saat ini memang mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy).

“Saya tidak bisa katakan masif, tapi kami mendapatkan informasi tidak hanya Jatim, tapi informasi dapatkan di daerah lain,” kata Syarif di Gedung ACLC, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (22/3).

Namun Syarif tidak memerinci pengisian jabatan di Kemenag di daerah lain. Syarif tidak menjelaskan daerah mana yang dimaksud. “Tidak usah kita rinci. Itu bagian penyidikan,” jelas dia.

KPK saat ini mengembangkan proses penyidikan tersangka kasus suap Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan anggota DPR yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy). “Ya itu sekarang pengembangan penyidikan sedang berjalan, ya sabarlah. Kalau meneliti korupsi harus teliti, tidak bisa semua harus diburu-buru,” tutur dia.

KPK sebelumnya membeberkan kongkalikong kelulusan seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama. Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin, yang jadi tersangka penyuap Ketum PPP Romahurmuziy, diduga pernah dikenai hukuman disiplin.

“Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS (Haris Hasanuddin) tidak termasuk 3 nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).

Haris dan Muhammad Muafaq Wirahadi mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag pada akhir 2018. Haris mendaftar sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

“Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama RI,” sambung Syarif.

Dari pemeriksaan sementara, KPK mendapatkan informasi diduga Haris menyetor duit Rp250 juta ke Romahurmuziy. Pada awal Maret 2019, Haris dilantik Menteri Agama menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sedangkan Muafaq, disebut KPK, menyetorkan duit Rp50 juta ke Romahurmuziy di Surabaya pada Jumat (15/3). KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan. (ha)

Komentar

News Feed