oleh

Mendalami Narasi Jurdil Dalam Pemilu 2019 yang Sesuai Dengan UUD 1945 27 Mei 20190

Ada yang menarik dari penjelasan Nasrullah (PH BPN) saat berdialog dengan pakar HTN Satya Arinanto di satu stasiun televisi swasta. Berdasarkan fakta-fakta sejarah selama tahun 2004, 2009 dan 2014 menurut Satya Arinanto sengketa Pilpres sulit dimenangkan oleh pasangan yang menggugat. Masalahnya ada di alat bukti yang disesusaikan dengan petitum pihak pemohon. Situasi itulah yang menurutnya akan berulang pada Pemilu 2019 ketika kubu BPN akhirnya membawa soal sengketa Pilpres ini ke MK.

Namun Nasrullah menjelaskan bahwa dia bersedia bergabung sebagai Tim Penasehat Hukum (PH) dari BPN hanya karena alasan yang diajukan sudah cukup bukti. Semua bukti tentang kecurangan baik bukti ketidak jujuran dan ketidak adilan baik penyelenggara, pemerintah selaku fasilitator, dan aparat selaku pengayom dan pengaman rakyat.

Nasrullah mengatakan, mereka datang ke MK hanya dengan alasan adanya perintah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1, yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Artinya semua orang siapapun juga itu, wajib melaksanakan perintah UUD 1945 untuk menjaga agar Pemilu 2019 berlangsung secara Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Nasrullah balik bertanya, adakah kita bisa menjamin bahwa Pemilu 2019 sudah berlangsung sesuai dengan perintah UUD 1945, utamanya dalam prinsip Jujur dan Adil?

Pada konteks inilah, Tim PH BPN Prabowo-Sandi akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan selama ini tentang ketidak jujuran dan ketidak adilan yang telah dilakukan oleh birokrasi pemerintah, keterlibatan aparat kepolisian, dan ketidak becusan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Semua itu akan menjadi pendidikan politik dan akan menjadi pintu yang terbuka untuk mengungkapkan apa sesungguhnya terjadi dengan Pemilu 2019 yang baru lalu.

Baca Juga Membaca Berbagai Upaya Tiga Partai “Sukses” Pada Pemilu 2019
Narasi Jujur & Adil

Narasi Jujur dan Adil telah menjadi satu narasi yang selalu di dengungkan dalam Pemilu 2019, utamanya dari kubu pasangan 02 Prabowo-Sandi. Alasannya, sebagai pihak penantang dari pasangan petahana Jokowi-Maruf Amin, mereka kerap menemukan praktek-praktek kecurangan yaitu keterlibatan pemerintah dan aparat untuk memenangkan pasangan petahana Jokowi-Maruf. Pada konteks itulah mereka menolak hasil Pemilu 2019, dan berharap akan adanya Pemilu ulang atau adanya diskualifikasi terhadap pasangan Jokowi-Maruf.

Bagaimanakah kedudukan dan implementasi dari sikap dan tindak Jujur dan Adil itu? Semua kita setuju bahwa Jujur dan Adil adalah prinsip utama dari Pemilu. Tanpa Jujur dan Adil sama saja Pemilu bohong dan tak ada gunanya. Sebab, hanya dengan jujur dan adil perlombaan atau kontestasi bisa berlangsung.

Jujur bermakna bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2019 seperti KPU (penyelenggara), Bawaslu (pengawas), Pemerintah (fasilitator), Aparat Kepolisian (pengaman), Partai Politik dan Perorangan (peserta) serta Masyarakat (pemilih) mestilah bertindak tidak melampaui kewenangan yang melekat pada kedudukan masing-masing. Sebagai contoh, pemerintah selaku fasilitator wajib bertindak sebagai fasilitator tidak boleh bertindak diskriminatif dan wajib melayani semua pihak dan tidak sedikitpun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Begitu juga aparat kepolisian, wajib melaksnakan tugas untuk menjamin pengamanan semua pihak,bukan justri bertindak sebagai aparat petahana. Begitu juga KPU/Bawaslu dan lainnya mestilah bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya untuk memberikan kepastian dan kenyamanan kepada semua peserta Pemilu 2019.

Pertanyaannya apakah sikap dan prinsip jujur dan adil itu sudah terlaksana dalam Pemilu 2019 yang baru saja usai? Narasi inilah yang sejauh ini selalu didengungkan oleh BPN. Tidak ada yang salah tentu saja. Sebab semua peserta pemilu diberi kewenangan untuk menggugat hasil Pemilu kepada MK, dan semua itu atas perlindungan Konstitusi, sebagai suatu Hak yang diberikan Konstitusi kepada semua peserta. Atas hilangnya narasi Jujur dan Adil itulah saat ini sudah tercatat ada ratusan sengketa Pemilu 2019 yang telah dilaporkan Partai Politik, perorangan ataupun Pasangan Calon Presiden kepada MK. Mungkin dengan ada banyaknya, pihak yang melaporkan gugatannya ke MK, nasrasi Jujur dan Adil benar-benar bisa dibuka seterang mungkin untuk kemudian diseriusi sebagai suatu jaminan bagi perbaikan sistem dan pondasi Pemilu yang akan datang. Semoga. (Medanesia)

Komentar

News Feed