Home Headline DPD RI Gelar FGD RUU Daya Saing Daerah di FISIP USU

DPD RI Gelar FGD RUU Daya Saing Daerah di FISIP USU

by Redaksi

Dewan Perwakilan Daerah, melalui Komite I DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FFD) Uji Sahih Rancangan Undang – Undang Tentang Daya Saing Daerah di Aula Serbaguna FISIP USU, pada Selasa (25/06/2019), pagi. Digelarnya FGD ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mengkaji lebih dalam RUU ini kepada publik, khususnya di kalangan akademisi guna menampung saran dan masukan dalam merancang RUU ini yang nantinya akan disahkan di Rapat Paripurna DPR RI.

Dipilihnya Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah yang dipilih untuk mengkaji RUU Daya Saing Daerah ini karena melihat besarnya potensi usaha dan ekonomi di Sumatera Utara.

“Tadinya Sumut bukan menjadi lokasi yang dipilih untuk membahas FGD RUU Daya Saing Daerah ini, tetapi karena kita melihat Sumut ini cukup potensial dan dinilai menjadi salah satu wilayah dengan tingkat persaingan daerah yang cukup tinggi, ya kenapa tidak kita gelar disini saja? Dan akhirnya kita putuskan perlu kiranya kita bahas RUU ini disini” ujar salah satu Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Dr. Badikenita Sitepu dalam kata sambutannya.

Universitas Sumatera Utara sendiri menyambut baik digelarnya FGD ini, terlebih lagi, USU sebagai perguruan tinggi negeri di Sumut sudah sering melakukan riset dan kajian akademik terkait daya saing usaha guna menstimulus masuknya investor di Sumatera Utara.

“Kita di USU sering mengadakan riset untuk menstimulus para investor agar mau berinvestasi di Sumatera Utara, khususnya di bidang pelayanan publik” ujar Dekan FISIP USU, Dr. Muryanto Amin, MA.

Dalam sambutannya, Muryanto menyoroti masalah pelayanan publik di Sumut yang cenderung masih sangat rendah, sehingga menyulitkan masuknya investor di Sumatera Utara.

“Peraturan Pemerintah untuk pelayanan publik di Sumatera Utara tergolong masih rendah. Menurut laporan Menpan RB, Sumut masih berada di rangking 52. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi pemerintah” ungkapnya.

Masalah perizinan dan regulasi ini juga disoroti oleh salah satu narasumber, Robert Endi Jaweng. Pakar otonomi daerah ini menekankan ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan daya saing daerah, yaitu pelayanan publik, perizinan usaha dan pengembangan inovasi. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi penggagas ide dan inovasi, khususnya di bidang ekonomi kreatif dan pembangunan daerah.

“Perlunya perlindungan hukum bagi penggagas ide dan inovasi, termasuk dalam proses eksperimental atau riset dalam mewujudkan inovasi tersebut. Pembentukan lembaga semacam Komisi Nasional untuk berkoordasi dengan daerah terkait Daya Saing” ujar Robert.

Senada, narasumber lainnya, Paidi Hidayat juga turut mengomentari masalah perizinan yang masih menjadi persoalan penting di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Masalah perizinan ini penting, karena akan mempengaruhi investasi dan daya saing ekonomi di Indonesia.

“Dalam daya saing, salah satu faktor penting adalah perizinan. Indonesia masih cukup bermasalah untuk masalah perizinan usaha, ini tentu saja berpengaruh negatif dalam pembangunan ekonomi dan daya saing daerah” pungkas Paidi.

Selain itu, akademisi FE USU ini juga menekankan pentingnya ketegasan perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Para penggagas ide harus dilindungi secara hukum, jadi pihaknya berharap RUU Daya Saing Daerah ini juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi inovasi dan ide.

Kemudian, khusus di Sumut sendiri, investor dan pelaku usaha juga sering terganggu oleh maraknya aksi premanisme dan pungli. Paidi melihat, aksi premanisme dan pungli ini sudah menjadi citra buruk Sumut di mata para investor dan pelaku usaha.

“Masalah keamanan daerah, misalnya masyarakat sekitar, ini masih sangat mempengaruhi, di Sumut sendiri masih ada premanisme, modusnya uang keamanan, padahal bikin tidak aman dan mengganggu para pelaku usaha dan investor. Regulasi untuk melindungi para investor dari praktek begini perlu diperkuat” ungkapnya.

Mewakili Kadin Sumut, M. Isa Indrawan juga meminta kepada pemerintah agar persoalan regulasi ini dipermudah, sehingga investasi dan daya saing usaha bisa meningkat. Isa menyayangkan adanya regulasi yang terkesan berbeda – beda di tiap daerah sehingga terkesan mempersulit.

“Persoalan regulasi sangat penting diatur agar memudahkan para pelaku usaha dan investor, jangan lain di tiap daerah berbeda – beda aturan dan prosedurnya” kata Isa.

Baca Berita Lainnya