Home Medan Sudah Metropolitan-kah Kota Medan? Bagaimana Dengan Masalah Reklame?

Sudah Metropolitan-kah Kota Medan? Bagaimana Dengan Masalah Reklame?

by Redaksi

Harian Medan – Masalah penataan Kota masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Salah satu aspek yang bisa dilihat adalah masalah penataan papan reklame. Beberapa ruas Jalan di Kota Medan yang masuk dalam zona larangan pemasangan reklame masih dipenuhi dengan Papan Reklame baik dari jenis Billboard, Videotorn, Megatorn dan sejenisnya.

Selain pelanggaran memasang reklame di zona larangan, masih banyak juga reklame yang terpasang di Jalan yang tidak masuk zona larangan tetapi melanggar ketentuan pemasangan, sudah habis izin atau bahkan tidak memiliki izin sama sekali. Hal ini sudah pasti telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame, dan Perwal Kota Medan Nomor 19 Tentang Zona Reklame.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan larangan memasang papan reklame pada ruas jalan protokol di Kota Medan yaitu, Jl. Sudirman, Jl. Kapten Maulana Lubis, Jl. Diponegoro, Jl. Imam Bonjol, Jl. Pengadilan, Jl. Kejaksaan, Jl. Juanda, Jl. Suprapto, Jl. Balai Kota, Jl. Pulau Penang, Jl. Bukit Barisan, Jl. Stasiun, dan Jl. Raden Saleh. Tapi realitanya kita bisa melihat langsung beberapa diantara Jalan yang disebutkan tadi masih banyak terpasang reklame baik jenis papan maupun videotron.

Kemudian dalam Perwal Nomor 7 Tahun 2015 juga telah diatur beberapa Instansi pemerintah yang menangani jenis reklame tersebut. Seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) yang menangani reklame jenis papan, billboard, videotorn dan megatorn. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menangani jenis reklame umbul-umbul dan spanduk, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan reklame peragaan. Dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menangani reklame melekat, poster, stiker/rombong.

Selain itu, Perwal Nomor 7 Tahun 2015 juga mengatur beberapa ketentuan seperti peraturan pemasangan reklame di trotoar, persimpangan jalan dan belokan jalan, bahu jalan yang belum memiliki trotoar, halte dan gardu jaga, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api. Dari beberapa jenis reklame yang ada, reklame jenis billboard, videotorn dan megatorn yang ditangani Dinas TRTB lebih menarik perhatian. Selain karena jenis reklame tersebut lebih sering menjadi pilihan utama oleh stakeholder reklame, jenis reklame tersebut juga lebih banyak mengandung kontroversi karena lebih banyak melanggar aturan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab menangani reklame jenis billboard, megatorn dan videotorn, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan telah berupaya melakukan penertiban reklame yang melanggar aturan dan ketentuan. Dinas TRTB juga sudah beberapa kali melakukan penertiban dan pembongkaran reklame yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, walaupun Pemko Medan melalui Dinas TRTB dan stakeholder terkait telah melakukan penertiban reklame beberapa kali, tapi perlu dicatat bahwa ada beberapa poin yang harus di evaluasi dari kinerja Dinas TRTB tersebut. Salah satunya adalah masih banyak reklame yang melanggar aturan tapi tetap dibiarkan berdiri begitu saja oleh Pemko Medan atau Instansi yang menanganinya. Penertiban reklame yang tidak adil dan tebang pilih menjadi satu bahan evaluasi bagi Pemko Medan.

Penertiban reklame yang penuh dengan akal-akalan dan tidak adil tersebut bisa dilihat dari pembongkaran yang hanya dilakukan kepada pengusaha reklame kecil saja. Sementara reklame milik pengusaha besar tetap dibiarkan berdiri kokoh di ruas jalan yang masuk dalam zona larangan. Hal ini tentu menimbulkan protes dari pengusaha reklame kecil karena merasa terdiskriminasi dengan perlakuan tersebut.

Tindakan tidak adil yang dilakukan Pemko Medan tersebut tentu tidak bisa diterima. Seharusnya Pemko melalui Dinas TRTB yang menanganinya tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penertiban reklame. Pengusaha kecil maupun pengusaha besar, ketika reklame yang dimilikinya telah melanggar aturan harus tetap ditertibkan oleh Tim Penertiban atau Pembongkaran Reklame.

Akibat tindakan seperti itu, persepsi beberapa kalangan tentang ketidakberesan penertiban reklame semakin menguat. Selama ini ada banyak persepsi bahwa pengelolaan reklame di Kota Medan marak dengan kongkalikong antara Pemko, Pengusaha dan Pengguna Reklame (Pejabat, Politisi, dan Tokoh Ormas).

Pengusaha-pengusaha reklame besar diduga dilindungi oleh Pemko walaupun reklame yang dimilikinya telah melanggar aturan. Para Pengguna reklame juga sebagian besar adalah pejabat pemerintahan, pemimpin partai politik, pemimpin ormas dsbnya yang juga berpotensi ada kongkalikong dengan pemerintah supaya reklame yang memajang foto atau ucapan selamat tentang suatu hal tetap dilindungi. Kemudian ada juga politisi yang juga adalah pemilik dan pengusaha reklame. Tentu proses kongkalikong pun akan semakin lancar.

Peraturan Harus Ditegakkan

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia (nomor tiga) dan merupakan kota Metropolitan tentu harus bisa menunjukkan wajah kota yang ideal dan menjadi contoh bagi kota-kota lain.

Salah satu contoh yang bisa ditunjukkan adalah dengan mewujudkan kota yang bersih, tertata rapi, sehingga masyarakat bisa hidup nyaman didalamnya. Namun, harapan tersebut tidak akan tercapai ketika penertiban reklame yang dilakukan pemerintah masih memandang siapa pemilik reklame.

Kalau Pemerintah masih menginginkan Kota Medan sebagai kota yang tertata baik dan menjadi kota percontohan di Sumatera Utara, maka satu-satunya cara yang digunakan adalah dengan menegakkan peraturan yang ada.

Baca Juga Tagihan Nunggak Hingga Rp 9T, BPJS Kesehatan Keluhkan Jumlah Iuran
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2015 sudah baik. Karena dalam peraturan tersebut sudah diatur mulai dari proses izin pemasangan reklame, pembayaran pajak, aturan-aturan pemasangan reklame sampai kepada zona larangan pemasangan reklame.

Akan tetapi, kesempurnaan Peraturan tidaklah berarti kalau hanya tertulis saja tanpa terimplementasikan dengan baik. Manfaat peraturan tersebut didapat dengan adanya implementasi dan komitmen pemerintah untuk menjalankannya. Dalam teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dikatakan bahwa Disposisi atau Komitmen si pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor terpenting supaya kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

Oleh sebab itu, kita berharap kepada pelaksana kebijakan (Peraturan) memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan peraturan yang ada. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan peraturan juga harus tetap terlibat dalam proses pengawasan. Karena selain berfungsi sebagai pembuat peraturan DPRD juga memiliki fungsi pengawasan.

Dengan berjalannya fungsi kedua lembaga yakni Pemerintah (Pelaksana) dan DPRD (Pembuat dan Pengawas), tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan atau kebijakan yang ada akan bisa ditegakkan dan di Implementasikan dengan baik. Harapan terciptanya Kota Medan yang bersih, tertata, nyaman dan menjadi Kota Percontohan tidak menutup kemungkinan bisa tercapai. Semoga!!!

Penulis : Ikhwan Kurnia Hutasuhut, S.A.P (Staf Divisi Riset dan Diklat Institut Kolektif Medan)

Baca Berita Lainnya