oleh

Edy Rahmayadi Ditantang Mahasiswa Bongkar Dugaan Korupsi Arsyad Lubis

Harian Medan (Medan) – Hari ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut (Gubsu) terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 senilai 45 Miliar di Dinas Pendidikan Sumut. Mahasiswa minta Gubsu, Edy Rahmayadi, tidak lagi melindungi Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis.

Hal itu disampaikan Ketua PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan, saat menyampaikan orasi di Kantor Gubsu, Jumat (9/8). Dalam orasinya, Azlan menuding bahwa Gubsu melindungi Arsyad Lubis meskipun punya sederet masalah serius yang telah menciderai marwah pendidikan di Sumut.

“Jika Gubsu tidak mencopot Arsyad, maka kami kuatir muncul opini di publik bahwa Gubsu juga terima uang dari kasus korupsi DAK dan berbagai Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Pendidikan Sumut. Oleh sebab itu Gubernur harus buktikan bahwa beliau tidak terima uang sepeser pun dari Arsyad dengan cara mencopot beliau sebagai Kadis Pendidikan Sumut,” tegasnya.

Azlan juga menyayangkan sikap Gubsu yang terkesan kurang menaruh perhatian pada dunia pendidikan. Katanya, jika Gubernur serius ingin menjalankan visi Sumut Bermatabat, harusnya beliau memulainya dari dunia pendidikan dulu. “Nggak bisa Sumut Bermartabat ini jalan kalau kita hanya marah marah dan melindungi sanak famili,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution, dalam orasinya menyampaikan bahwa Gubernur harus panggil Arsyad Lubis untuk menanyakan terkait kasus korupsi dana DAK tahun 2018 senilai 45 Miliar yang dimenang CV. Tunggal Daya.

“Kami juga minta BPKP RI mengaudit dana DAK 2018 yang dimana telah terjadi persekongkolan jahat dan praktik KKN untuk memperkaya diri kelompok sehingga menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah,” tegasnya.

Katanya, hanya di Dinas Pendidikan Sumut lah terjadi ketika barang yang salah pesan tapi tetap saja dibayarkan oleh Arsyad Lubis. “Harusnya kalau salah pesan, barang di pulangkan ke perusahaan, bukan malah dilunaskan. Terakhir barang tidak terpakai, uang negara mubazir sia sia hanya karena keserakahan,” tegasnya.

Razak juga mendesak agar DPRD Sumut membuat Pansus terkait kejanggalan berbagai proyek di Dinas Pendidikan Sumut. Katanya, jika hal ini dibiarkan maka mereka mereka yang selama ini merasa dilindungi pak Edy Rahmayadi, akan semakin merajarela dan sesukahati berbuat korup yang pada akhirnya membuat Sumut semakin hancur. Red/

Komentar

News Feed