oleh

Selain Arsyad Lubis, Gubernur Sumut Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi Juga Akan Dilaporkan Ke KPK

Harian Medan (Medan) – Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan Sumut (FMPPS) akan melaporkan Gubernur Sumut, Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga turut melindungi Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 senilai 45 Miliar.

Koordinasi massa FMPPS, Dedi Siregar, Rabu (21/8) membenarkan beredarnya surat aksi unjuk rasa ke KPK diberbagai Media terkait kasus korupsi di Dinas Pendidikan Sumut. “Iya benar, kami dari FMPPS sudah masukkan surat pemberitahuan aksi ke polisi untuk aksi di hari, Jumat (23/8), di kantor KPK terkait kasus korupsi di Dinas Pendidikan Sumut,” tegasnya.

Dedi mengatakan, selain melaporkan Arsyad Lubis terkait kasus korupsi DAK 45 Miliar, kami juga akan melaporkan Bapak Gubernur Sumut, Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi, ke KPK atas dugaan melindungi Kadis Pendidikan Sumut. “Sudah berulang kali mahasiswa dan masyarakat berunjukrasa, namun Gubernur tidak menanggapi, begitu juga dengan pihak kejaksaan. Apa mungkin karena beliau mantan Jenderal sehingga pihak kejaksaan takut memeriksa Kadis Pendidikan Sumut,” tegasnya.

Dedi mengatakan, korupsi di Dinas Pendidikan Sumut sudah sangat vulgar sekali dilakukan dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimana logikanya, barang senilai 45 Miliar yang sudah dibelanjakan, tapi barangnya salah. “Inikan seperti jadi main main dibuat mereka ini. Anehnya lagi, sudah tau barang salah, tapi kenapa dibayar kan uangnya oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Katanya, sekarang barang yang salah beli itu disimpan di gudang di Jl. HM. Jhoni. Wajar kepala Sekolah banyak yang komplain karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi. “Anak SMK pertanian di kasih alat campuran semen, sementara anak SMK otomotif dikirimi alat masak. Ya begitulah keadaannya sekarang,” tegasnya.

Menurut Dedi, selain itu kami juga mendesak agar KPK memanggil Saudara Soufi Nur atau yang akrab disapa Pipin karena merupakan salah satu pengusaha pemenang tender proyek alat laboratorium yang bermasalah. ” Kami mencatat ada beberapa pemain dalam proyek ini, seperti CV. Tunggal Daya, CV. Mekar Jaya, dan CV. Mitra Niaga Cipta. Pemainnya ya itu itu saja ini,” tegasnya.

Saat ditanya lebih detail soal berbagai proyek di Dinas Pendidikan Sumut, Dedi enggan berkomentar lebih jauh. Katanya, hal itu menjadi rahasia dan berbagai akan diserahkan ke KPK. “Karena ini sifatnya materi laporan, tentu tidaklah semua harus kita sampaikan ke publik. Biar KPK saja yang mempelajarinya lebih lanjut,” tegasnya. (Red)

Komentar

News Feed