Home Headline Setahun Eramas, Sekda Jadi Titik Lemah

Setahun Eramas, Sekda Jadi Titik Lemah

by Redaksi

Harian Medan (Medan) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Dr Hj R Sabrina MSi, berpotensi merusak hubungan antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajeckshah (Eramas). Setahun Kepemimpinan Eramas, Sekda menjadi titik lemah pemerintahan Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Arifin Saleh Siregar, Senin (12/8). Dr. Arifin mengatakan, posisi Sekda sangat sentral di pemerintah, karena harus bisa mensinergikan komunikasi dari eksekutif ke legislatif dan mendorong kinerja para pejabat dilingkungan Pemprovsu. “Kedepan Sumut butuh kehadiran Sekda Provinsi yang gesit, tidak kaku, mampu berkomunikasi dengan baik ke semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif maupun ke pegawai. Jika Sekda Sumut tidak punya kecakapan untuk itu, maka posisi Sekda Sumut saat ini sangat berpotensi merusak hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya.

Dr. Arifin mengatakan, dirinya bukan bermaksud menyampaikan bahwa Sekda Provinsi Sumut saat ini sangat lemah dan kurang gesit dalam membangun pola komunikasi, namun publik bisa menilainya sendiri. Lanjutnya, namun dirinya hanya ingin mengingatkan akan sentral nya posisi Sekda tersebut.

Katanya, sisi penting lainnya posisi Sekda ialah ia harus mampu mensupport penuh kinerja para Kepala Dinas agar bekerja sesuai dengan visi misinya Gubernur. Oleh sebab itu sangat rawan jika Sumut memiliki Sekda yang punya hidden agenda tidak selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Ini yang paling berpotensi merusak, dimana Sekda terlalu dominan dalam pengaturan birokrasi, sehingga merusak hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Di banyak daerah hal itu terjadi, bahkan terkadang ada Sekda merasa lebih tinggi posisinya dari Wakil Gubernur,” tegasnya.

Katanya, jika kondisi psikologis Sekda merasa lebih tinggi dari Wakil Gubernur karena merasa kewenangannya lebih tinggi, maka akan ada turunan ke bawah sampai ke para Kepala Dinas. “Bisa saja Kepala Dinas itu jadi lebih patuh ke Sekda ketimbang ke Wakil Gubernur nya, karena menganggap pemegang kendali itu hanya Gubernur dan Sekda. Ini berbahaya bagi birokrasi kita, dan hampir di semua daerah ini tantangannya,” tegasnya.

Dr. Arifin mengatakan, hal itu menjadi titik awal munculnya konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Dr. Arifin berharap agar hal itu tidak terjadi di Sumut agar para pemimpin birokrasi di pemerintahan Sumut harmonis dan bekerja optimal. Red/

Baca Berita Lainnya