oleh

Oposisi Gaya Indonesia

Harian Medan (Medan) – Secara umum istilah oposisi berasal dari bahasa Latin oppōnere, yang berarti menentang, menolak, atau melawan. Dalam konteks politik oposisi secara umum diartikan sebagai pihak penentang penguasa (pemerintah). Defenisi lain menyebut oposisi sebagai kelompok politik terorganisasi yang memberikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah (Wikipedia), sementara pengertian lain menyebut lebih moderat dan manusiawi sebagai “kekuatan penyeimbang”.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, ada dua partai besar yang saling berkontestasi yaitu partai Republik dan Demokrat, jika yang menang dalam Pemilu partai Republik maka seterusnya akan disebut sebagai partai berkuasa (pemerintah), sementara partai Demokrat yang kalah akan disebut sebagai partai oposisi. Di Amerika Serikat, keberadaan partai oposisi dalam pemerintahan yang sedang berkuasa jelas sangat penting, sesuai asumsi bahwa pemerintah yang sedang berkuasa itu pasti berkecenderungan untuk sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Karena itu sangat dibutuhkan kelompok oposisi sebagai penentang kebijakan yang buruk, sekaligus sebagai penyeimbang atau pengawas (konrol).

Pentingnya oposisi tentu saja sesuai dengan yang dibayangkan (asumsi) Lord Acton tentang kekuasaan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”, dimana kekuasaan itu cenderung korup. Karena itu, membiarkan kekuasaan (pihak berkuasa/pemerintah) jalan sendirian tanpa pengawalan, pengawasan dan penyeimbang jelas akan membawa suatu bangsa dan Negara kejurang kehancuran. Karenanya, sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pemerintahan yang Demokratis membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi tidak absolut/otoriter.

Namun nilai, konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu dalam prakteknya bervariasi. Nilainya antara mencapai kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok. Karena secara koseptual praktek oposisi memiliki banyak dimensi yaitu mulai dari oposisi seremonial (oposisi yang diciptakan/oposisi boneka), oposisi oportunis/destruksi (oposisi yang bertujuan merusak citra pemerintah untuk menjatuhkan pemerintah), oposisi ideologis (oposisi karena perjuangan ideology yang berbeda karena itu pemerintah berkuasa ditentang karena memiliki ideology yang berbeda), dan oposisi demokratis yang bertujuan untuk menjaga kesetimbangan dalam pemerintahan (check and balances) sehingga perjalanan pemerintahan berlangsung secara kondusif.

Bagaimana Oposisi di Indonesia

Sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, kelompok oposisi (penentang pemerintah berkuasa) selalu di bungkam oleh pihak penguasa pemerintah. Ketika Orde Lama berkuasa, lawan-lawan politik partai pemerintah kala itu (PNI) seperti PSI dan Masyumi justeru dibubarkan. Sementara ketika rezim penguasa Orde Lama (Soekarno) ditumbangkan oleh rezim penguasa Orde Baru (Soeharto), lawan-lawan politik Orde Baru seperti PPP dan PDI juga dibungkam selama puluhan tahun. Pendeknya, pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak menempatkan partai oposisi sebagai suatu kebutuhan bagi pemerintah.

Setelah Orde Baru tumbang (1998) dan kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019) peran partai oposisi sebagai kekuatan pengontrol/penyeimbang/koreksi terhadap jalannya pemerintahan juga belum kelihatan berguna secara signifikan. Satu hal yang membedakan dengan rezim sebelumnya (Orde Lama dan Ode Baru), setelah Reformasi 1998, partai-partai berkuasa tidak ada yang menang mutlak sehingga wajib berkoalisi dengan partai lainnya untuk merebut kursi mayoritas di Parlemen. Akibatnya kekuatan partai pemenang Pemilu menjadi tidak signifikan, sehingga niat membubarkan partai oposisi atau membungkamnya menjadi hilang.

Namun, pada awal Pemilu 1999 dimana Gus Dur sebagai Presiden terpilih oleh MPR (1999-2004), Gus Dur justru berhasil ditumbangkan dalam kekuasaannya yang singkat sebagai Presiden. Tapi anehnya, koreksi dan penjatuhan terhadap Gus Dur justru dilakukan oleh Koalisi Pendukungnya sendiri, dimana Amin Rais dengan Kelompok Tengahnya bersekongkol menaikkan Megawati sebagai Presiden RI ke empat. Jadi koreksi dan penjatuhan terhadap Gus Dur lebih mencerminkan kisruhnya perebutan kekuasaan politik di Indonesia ketimbang berlangsungnya kesetimbangan politik dalam kekuasaan yang beradab.

Sementara selama periode sepuluh tahun SBY sebagai Presiden (2004-2014), partai-partai oposisi seperti PDIP juga tidak secara efektif bisa memainkan perannya. SBY justru memiliki dukungan suara mayoritas di Parlemen yang cukup untuk membungkam “kritik” PDIP. Bagi SBY dan koalisinya “kritik” dari partai diluar pemerintahan diterima hanya sebatas pencitraan sebagai pelaku politik demokratis bukan diterima untuk perbaikan. Sebaliknya bagi PDIP kritik kepada pemeirntah juga dilakukan hanya untuk menjatuhkan citra pemerintahan yang berkuasa di hadapan rakyat. Sehingga oposisi dalam masa ini masih bersifat oportunis belum konstruktif.

Setelah Jokowi menjadi Presiden, Gerindra dan PKS kemudian memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam hal ini, berbagai kritik dan penentangan atas kebijakan Jokowi kerap disuarakan oleh Gerindra maupun PKS. Namun sejauh yang bisa disaksikan, suasana perubahan kebijakan relative tidak terjadi, sebab Jokowi telah memperoleh dukungan parlemen yang signifikan yang menyebabkan banyak kebijakan tak berhasil dikritisi. Sebaliknya, kritik-kritik dari Gerindra dan PKS juga umumnya tidak benar-benar ingin membangun pemerintahan kecuali hanya untuk memberi citra negative kepada pemerintah sambil menunggu pemilu berikutnya, dengan niat calon Gerindra dan PKS untuk Pilpres 2019 menang Pemilu.

Oposisi Seribu Wajah

Sejauh yang dapat dibaca oposisi yang terjadi di Indonesia cenderung terjadi dalam 3 variasi negative yaitu oposisi boneka (ciptaan), oposisi ideologis (menjatuhkan karena beda ideologi), dan oposisi oportunis (bertujuan menjatuhkan citra pemerintah untuk menang pemilu berikutnya). Artinya, kita belum sampai pada posisi sebagai Negara Demokrasi dengan oposisi yang Konstruktif yang kesemuanya diniatkan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan rakyat.

Dalam analisis yang mendalam, pada kedalaman yang lebih subtil, oposisi di Indonesia justru dapat dikatakan sebagai “oposisi seribu wajah”. Mengapa? Sebab dalam kenyataannya, partai-partai oposisi di level pusat, ternyata tidak berlanjut sampai ditingkat Provinsi dan Kabupaten serta Kota. Koalisi partai-partai justru terjadi secara oportunis (hanya demi kekuasaan) di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. Intinya tidak ada ideology di Level Provinsi dan Kab/Kota. Karena itu koalisi di Level Provinsi/Kab/Kota dapat terjadi secara cair antar semua partai.

Intinya, pada level Provinsi dan Kab/Kota penentu Koalisi dalam PILKADA bukan lagi partai politik melainkan adalah Calon Kepala Daerah. Di hadapan Calon yang memiliki segalanya semua koalisi “bisa diatur” termasuk jika hendak menjadi koalisi tunggal seperti memunculkan Calon Tunggal. Karena itulah koalisi partai di level daerah cenderung dipraktekkan dengan pendekatan “seribu wajah”, dimana partai-partai bebas memilih berkoalisi dengan siapa saja di hampir 600 Kab/Kota/Provinsi di Indonesia, asalkan yang penting “cair”.

Dengan bercermin dari realitas politik demikian, maka peran oposisi di Indonesia dalam membangun demokrasi yang konstruktif masih “jauh panggang dari api”. Kenyataan membuktikan, bahwa peran oposisi di Indonesia cenderung oportunis dan semu (boneka), dimana situasi ini bisa dilihat dari kondisi pemerintahan di daerah, yang jelas-jelas semakin otoritarian, dimana partai-partai justru memberikan kekuasaan yang sebesarnya (blankcheck) Kepada Kepala Daerah.

Penulis : H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si (Peneliti Ahli Institut Kolektif, Dosen FISIP UMA)

Komentar

News Feed