oleh

KNPI Dualisme, Polda Sumut Diminta Periksa KNPI Kab/Kota Penerima APBD

Harian Medan (Medan) – Terkait dualisme kepengurusan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi (KMAK) Sumut minta Polda Sumut periksa KNPI Kab/kota pengguna dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dikatakan Ketua KMAK Sumut, Lambok El Sitorus, Kamis (5/9). Selwa mengatakan, dualisme nya kepengurusan KNPI di Sumut membuat penggunaan anggaran APBD oleh KNPI di Kab/kota terbuang dia sia. “Sialnya lagi, penggunaan dan laporan nya umumnya tidak jelas. Sudah tidak jelas, malah Pemuda menjadi terbelah, tentu ini sangat merugikan,” tegasnya.

Lambok menilai, dengan kondisi terbelah nya KNPI saat ini, maka tidak etis ada anggaran yang dikeluarkan karena hal itu hanya akan membuat pemuda menjadi terpecah. Katanya, jika mau adil, harusnya anggaran tersebut dibagi dua saja dan laporannya harus jelas kemana mana saja penggunaan nya.

“Di beberapa daerah ada KNPI yang dapat ratusan juta bahkan Miliaran rupiah hanya karena kedekatan emosional dengan kepala daerah. Setahun bisa dapat APBD sampai Miliaran untuk tingkat KNPI Kab/kota, itu buat apa saja, sementara dibawah Pemuda terbelah belah,” tegasnya.

Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka kami minta kepada Polda Sumut untuk mengusut tuntas KNPI KNPI Kab/kota di Sumut yang menerima APBD. Menurutnya, hal ini perlu diusut sebagai pembinaan Pemuda di KNPI agar tertib dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan oganisasi.

“Periksa itu Ketua Ketua KNPI yang terima APBD, jadi biar jangan merasa hebat dan paling benar dalam ber KNPI, sementara penggunaan anggaran tidak jelas laporannya. Dalam waktu dekat kami akan turun ke Polda Sumut untuk menyerahkan laporan DPD KNPI Kab/kota mana saja yang menerima APBD tanpa laporan dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya. Red/

Komentar

News Feed