oleh

Seleksi Eselon II Dikocok Ulang, Gubsu Langgar Etika

Harian Medan (Medan) – Keputusan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang melakukan kocok ulang hasil seleksi eselon II Pemprov Sumut adalah bentuk pelanggaran etika moral pejabat publik. Gubernur harus buka hasil ujian seleksi eselon II ke publik, agar ketidakpuasan Gubernur terhadap hasil seleksi terjawab.

Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Akbar Pribadi, M.Si, Rabu (9/10). Akbar mengatakan, secara etika, Gubernur harus nya fair menyikapi hasil seleksi eselon II tersebut. Artinya, ya sampai kan saja hasil tes penilaian peserta seleksi eselon II tersebut.

Menurutnya, sikap Gubernur yang akan mengocok ulang hasil seleksi eselon II tersebut sangat menciderai apa yang sudah dikerjakan tim seleksi dan mengesampingkan usaha belajar yang dilakukan peserta seleksi eselon II. “Mereka mengikuti tes seleksi tentu juga punya persiapan yang matang, dan mereka yang bekerja di tim seleksi tentu punya standar penilaian. Maka Gubernur harusnya buka saja apa hasil ujian seleksi itu ke publik, agar masyarakat Sumut percaya ke Gubernur nya, bahwa kebijakan untuk kocok ulang seleksi eselon adalah murni rendahnya kualitas peserta seleksi,” tegasnya.

Akbar mengatakan, jika Gubernur niat untuk melakukan kocok ulang hasil seleksi eselon II tanpa membuka data hasil penilaian seleksi, maka opini akan menjadi liar dan berpotensi menuding Gubernur ke hal yang tidak baik.

“Jika hasil tes dirahasiakan, lalu tiba tiba mau di kocok ulang, ya bisa saja masyarakat beranggapan bahwa barangnya pak Gubernur kalah atau barangnya Bu Sekda nilainya rendah sehingga perlu kocok ulang. Artinya, opini seperti berpotensi muncul jika Gubernur nya tertutup soal nilai dan tidak transparan,” tegasnya.

Akbar mengatakan, masyarakat Sumut memilih Edy Rahmayadi sebagai Gubernur tentu semangat nya untuk menciptakan Good Government, yakni suasana tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. “Jika niatnya baik, harusnya jangan ada yang ditutup tutupi soal hasil tes seleksi eselon II. Jika dikocok ulang tanpa transparansi hasil penilaian seleksi eselon, maka wajar publik menduga ada hal yang tidak baik di keputusan tersebut,” tegasnya.

Komentar

News Feed