Home Berita Nasional Terkait Surat Edaran ASN, Sekda dan Kepala Biro Hukum Dianggap Jebak Gubsu

Terkait Surat Edaran ASN, Sekda dan Kepala Biro Hukum Dianggap Jebak Gubsu

by Redaksi

Harian Medan (Medan) – Beredarnya surat edaran Gubsu terkait ASN dilarang menghadiri panggilan aparat penegak hukum untuk memberi kesaksian tanpa izin gubernur menjadi “bomerang” bagi Gubsu sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat sosial politik Sumatera Utara Rusli Effendi Damanik SE kepada Harian Medan Sabtu (19/10/19).

Rusli menambahkan, bahwa ada kesan Sekdaprov SU Sabrina dan Kabiro Hukum Provsu Andi Faisal ingin menjebak Edy Rahmayadi karena dampak dari beredarnya surat tersebut adalah Gubsu menjadi bahan bully-an se Indonesia.

Bahkan surat edaran kepada ASN itu bisa dianggap kontraproduktif dengan penegakan hukum di Sumatera Utara. Tidak pernah ada dalam sejarahnya kepala daerah mengintervensi upaya penegakan hukum.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti kejahatan terorisme, makar, korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, seorang presiden sekalipun tidak punya hak dalam mengintervensi proses hukumnya.

Surat edaran kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut itu menegaskan bahwa Edy Rahmayadi tidak memahami tata kelola birokrasi dikaitkan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Edy Rahmayadi bisa dianggap tak punya semangat untuk ikut andil dalam upaya penegakan hukum.

Terakhir, Rusli menegaskan, bahwa intervensi terhadap proses penegakan hukum merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Baca Berita Lainnya