Home Daerah Massa Desak Kapolda Secepatnya Tersangkakan Pintor Sitorus

Massa Desak Kapolda Secepatnya Tersangkakan Pintor Sitorus

by Redaksi

Harian Medan (Medan) – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi ( GARANSI ) kembali datang dan berunjuk rasa didepan Mapolda Sumatera Utara. Jln. Sisingamangaraja Km.10,5 No.60 Medan, Sumatera Utara.

Dalam orasinya massa meminta Kapolda Sumatera Utara C/q Dirreskrimum Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggan yang dilakukan oleh Sdr. Pintor Sitorus yang saat ini menjabat Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra periode 2019-2024.

“Kami meminta Bapak Kapolda Sumut C/q Ditreskrimum Polda Sumut untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Pintor Sitorus atas kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan sewaktu mengajukan syarat calon DPRD kepada KPU Sumatera Utara”. ungkap Koordinator Aksi M. Pijai.

Dimana berdasarkan dengan temuan kami dan disertai dengan laporan masyarakat bahwa Sdr. Pintor Sitorus diduga telah melakukan pelanggaran yaitu tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah ( SKPI ) yang dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No 29 Tahun 2014. tambah M. Pijai.

Selain itu massa juga meminta Kapolda Sumut C/q Ditreskrimum untuk memproses laporan pengaduan mereka tertanggal 08 Oktober 2019 lalu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pintor Sitorus tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah ( SKPI ) yang dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No 29 Tahun 2014.

“Kami juga sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Pintor Sitorus kepada Dirreskrimum Polda Sumut dengan Nomor : 191/ GARANSI/ B/ LP/ X/ 2019 Perihal : Laporan Pengaduan Pelanggaran Surat Pengganti Ijazah Sdr. Pintor Sitorus tertanggal 08 Oktober 2019. Karena dinilai sdr. Pintor Sitorus telah langgar dan kangkangi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014”. ungkap Ketua GARANSI Henri Sitorus.

Atas dasar tersebut kami meminta Ditreskrimum Polda Sumut untuk segera memproses laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Rakyat Sumatera Utara tidak butuh perwakilan yang palsu. Tambah Henri.

Adapun pelanggaran yang diduga dilakukan Pintor Sitorus ialah tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah ( SKPI ) yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kota Cimahi dengan Nomor: 422-CadisdikWil.VII/2018 dimana surat keterangan tersebut tidak memiliki Nomor Induk dan Nomor Seri Ijazah, tidak memiliki sidik jari yang bersangkutan, tidak dibubuhi materai 6000 serta dalam surat tersebut tidak dicantumkan tanggal pengeluaran. Jelas Ketua GARANSI Henri Sitorus.

Setelah berorasi satu jam lebih, Ketua GARANSI Henri Sitorus beserta perwakilan dari massa langsung diarahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut guna memperjelas isi tuntutan mereka terkait dugaan pelanggaran Sdr. Pintor Sitorus.
Sesampainya di Gedung Ditreskrimum Polda Sumut perwakilan massa tersebut langsung berjumpa dengan Kasubdit I dan Kanit IV yang menangani persoalan tersebut.
“Terimakasih atas kedatangan adik-adik kekantor kami ini guna memperjelas kasus pelanggan yang dilakukan oleh Sdr. Pintor Sitorus, dan disini kami sampaikan bahwa benar Laporan Pengaduan yang adik-adik sampaikan sudah kami terima dan juga laporan tersebut sampai saat ini tetap kami proses, bahkan dalam hal tersebut kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi dan juga kami sudah melakukan pemeriksaan langsung turun ke lapangan”. ungkap Kasubdit I AKBP. Naibaho, SH.

Dan untuk itu kita masih tetap mendalam kasus tersebut, apakah ada unsur pidananya atau tidak. Jikalau ada makan kita akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tambah Kanit IV M. Syahrial Rambe. Red/

Baca Berita Lainnya