Home Berita Nasional Edy Rahmayadi Nihil Prestasi, Sumut Hanya Dikelola Dengan Cakap Cakap

Edy Rahmayadi Nihil Prestasi, Sumut Hanya Dikelola Dengan Cakap Cakap

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dinilai nihil prestasi selama setahun lebih memimpin pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara seperti dikelola hanya dengan cakap cakap, sehingga conflict of interst lebih dominan dari pada kerja membangun Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Graha Kirana Medan, Pangeran Ahmadi, SE. MSP, Selasa (24/12). Pangera mengatakan, jejak rekam Gubernur Sumut bisa kita tracking dari jejak digital apa yang disampaikannya saat kampanye maupun apa yang terurai di visi misi Sumut Bermartabat. “Dari berbagai poin yang disampaikan Edy Rahmayadi dalam program Sumut Bermartabat, satupun tidak ada yang berhasil tercapai. Jadi bukan sedang beranjak maju, tapi arah kebijakan pemerintahan yang dipimpinnnya belum juga bergerak menuju kesana,” Tegasnya.

Pangeran mengatakan, ada lima poin yang masuk dalam visi Sumut Bermartabat diantaranya, mengurangi angka pengangguran, memperbaiki dan perbaikan kualitas infrastruktur, sistem pendidikan yang cerdas, layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing masyarakat seperti kedaulatan pangan. menurutnya, publik bisa menilai bahwa ada tidak program pemerintah provinsi yang menuju ke arah lima poin tersebut.

“Tidak ada program untuk mengawal pencegahan pengangguran, kualitas infrastruktur yang jadi tanggug jawab provinsi kupak kapik di berbagai daerah, pendidikan di Sumut berjalan auto pilot dan sangat minim prestasi, layanan kesehatan juga belum menunjukkan perbaikan, apa lagi soal kedaulatan pangan, untuk melindungi petani dan nelayan aaja Gubernur belum menunjukkan itikad baik demi perubahan kesejahteraan petani nelayan. Hal ini fakta dan tidak bisa terbantahkan,” tegasnya.

Menurut Pangeran, Gubernur Sumut butuh konsultan politik pembangunan agar arah kebijakannya terarah dan fokus, sehingga Gubernur tidak terjebak dalam konflik inters yang hanya persoalan mau diakui atau ingin menunjukkan identitas kekuasaan. Pangeran mencontohkan seperti konflik dengan Bupati Tapanuli Tengah, lalu soal mengkritik pemerintah daerah lain yang miskin dan sebagainya. Katanya, sementara disisi lain, Gubernur sendiri tidak menerapkan politik anggaran demi kemaslahatan masyarakat banyak. “Jika tidak percaya, buka dan lihat saja postur APBD Provinsi. Kemana-mana saja dana APBD itu digelontorkan,” Tegasnya. (red/)

Baca Berita Lainnya