Home Pendidikan USU Kukuhkan Prof Dr Rosnidar Sembiring Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum

USU Kukuhkan Prof Dr Rosnidar Sembiring Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Universitas Sumatera Utara mengukuhkan Prof Dr Rosnidar Sembiring, SH, M Hum, sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum, dalam prosesi yang berlangsung di Gelanggang Mahasiswa USU, Senin (17/2/2020). Prof Rosnidar saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pidato pengukuhan yang dibawakannya berjudul “Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat : Tantangan dan Kearifan Lokal Keunggulan Global”.

Dalam pidato pengukuhannya, Prof Rosnidar menyampaikan, bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu. Yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Di mana secara legal konstitusional, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Diatur dalam undang-undang.

Terkait empat persyaratan dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa hal tersebut sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial, yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Senada dengan pendapat sebelumnya, Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan mudah ditafsirkan sebagai pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.
Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat yang dikelola dengan kearifan lokal sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada hasil perubahan ke empat UUD NRI 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (Red/)

Baca Berita Lainnya