Home Kesehatan HIMMAH Sumut Minta Pemerintah Berikan Solusi Kongkrit Untuk Rakyat Miskin Hadapi COVID-19

HIMMAH Sumut Minta Pemerintah Berikan Solusi Kongkrit Untuk Rakyat Miskin Hadapi COVID-19

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) :  Menyikapi Wabah COVID-19 yang semakin luas penyebarannya, Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Abdul Razak Nasution, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, khususnya Pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar memberikan solusi kongkrit untuk rakyat miskin.

“Jangan hanya sekedar mengimbau Physical Distancing saja, berikan juga dong solusi kongkrit untuk kelanjutan hidup rakyat miskin!” tegasnya.

Menurut Razak, penanganan wabah COVID-19 tidak akan efektif jika Pemerintah hanya melakukan imbauan Physical Distancing dengan membatasi masyarakat keluar rumah, tapi abai terhadap kelangsungan hidup mereka.

“Di Negeri ini masih banyak masyarakat yang hidup miskin, pendapatan hari ini untuk dihabiskan hari ini,” terang Razak.

“Jika mereka diminta untuk tetap tinggal di rumah, lalu siapa yang menjamin kelangsungan hidup mereka? Tentu mereka lebih takut mati kelaparan daripada mati karena wabah COVID-19!” tambahnya.

Razak menilai, selaku regulator Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia semestinya bersatu dan berbagi beban dalam menangani wabah ini.

“Bayangkan jika masyarakat miskin diberikan kompensasi untuk menetap di rumah sebesar Rp 4 juta saja, misalnya. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk keluar rumah sepanjang penanganan COVID-19 ini berlangsung,” terang Razak.

Razak menilai langkah itu seyogianya bisa segera diambil Pemerintah, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki rasio 9,22 persen dari 267 juta jiwa, atau sekira 25 juta jiwa saja.

“Kita pakai perkalian bodoh saja. Kalau seluruh jiwa yang masuk kategori masyarakat miskin itu diberikan Rp 4 juta untuk penanganan COVID-19 selama satu bulan, maka Pemerintah hanya perlu menggelontorkan anggaran Rp 100 Triliun saja, angka yang seyogianya tak terlalu besar untuk situasi darurat COVID-19 ini,” ujar Razak.

Jika menggunakan skema berbagi beban, menurut Razak angka 100 Triliun itu kurang dari tiga Triliun Rupiah untuk masing-masih Provinsi. Beban 3 Triliun itu pun akan menjadi ringan jika Pemerintah Provinsi membangi bebannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Di Sumatera Utara misalnya, kalau Pak Edy Rahmayadi mengambil sikap untuk membagi beban 3 Triliun kepada 33 Kabupaten/Kota di wilayah yang dipimpinnya, maka rata-rata daerah hanya memiliki beban kurang dari 100 miliyar saja” terang Razak.

“Itu kan hanya perkalian bodoh. Tentu skema idealnya harus dirumuskan dengan berbagai pertimbangan, termasuk rasio wabah dan kemampuan anggaran masing-masing daerah” tambah Razak.

Atas kondisi itulah Razak meminta agar Pemerintah segera mengambil langkah-langka kongkrit. Jangan hanya fokus pada pencegahan dengan mengimbau Physical Distincing, tapi kelangsungan hidup masyarakat juga harus dipikirkan. Apalagi, hal itu dijamin oleh Negara.

Razak menegaskan, HIMMAH Sumatera Utara siap menjadi garda terdepan dalam membantu dan mendukung Pemerintah untuk menghempang wabah ini, tutup Razak mengakhiri wawancara dengan Awak media di Kantor PW HIMMAH Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja No 144 Medan. (Red/)

Baca Berita Lainnya