Home Berita Nasional Wakil Ketua DPP KNPI Desak Gubernur Lakukan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumut

Wakil Ketua DPP KNPI Desak Gubernur Lakukan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumut

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Wakil Ketua DPP KNPI, Sugiat Santoso, SE. MSP, desak Gubernur lakukan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) di Sumut untuk meminimalisir penyebaran virus Corona. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, diminta untuk fokus mengurus Covid-19 dan tidak disibukkan dengan urusan menerima bantuan.

Hal itu disampaikan Sugiat Selasa(21/4/2020). Sugiat mengatakan, apa yang dilakukan Gubernur seperti menyiapkan rumah untuk merawat pasien yang terpapar Covid-19 sampai sembuh. Menyiapkan dampak antisipasi sosial-ekonomi bagi seluruh masyarakat yang berkurang pendapatannya, dan membantu perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK massal kepada karyawannya, dinilai tidak menyentuh hulu pokok persoalan.

Katanya, jika Gubernur menyiapkan rumah sakit dengan segala kebutuhannya agar bisa merawat pasien Covid-19 sampai sembuh, ini adalah langkah yang bisa menjadi senjata makan tuan kalau di hulunya tak ada antisipasi lebih dahulu.

Menurutnya, jika Covid-19 tak bisa dicegah agar tak menyebar secara massif, maka langkah ini sama saja menyuruh petugas medis maju ke medan tempur, menghadapi musuh yang jumlahnya tak terprediksi.

Menurutnya, tuntaskan dulu masalah di hulu, baru bisa dituntaskan masalah yang di hilir. Ibarat banjir yang menyerang ladang dan sawah kita, tahan dulu dengan segala cara agar banjir itu tidak masuk membabi buta merusak sawah. Bukan malah membiarkannya, lalu memungut satu per satu tanaman padi yang telah rusak untuk diperbaiki. Lagi pula, dari fakta perkembangan yang sudah bergulir sekian waktu, masih banyak juga rumah sakit yang belum siap menghadapi pertempuran melawan Covid-19 ini.

“APD yang belum memadai, alat test Covid-19 yang masih terbatas. Sementara pasien yang positif terpapar Covid-19 semakin meningkat, katanya.

Lanjut Sugiat, menyiapkan langkah mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang berkurang pendapatannya, kami dukung langkah ini selama bukan sekedar cakap-cakap saja. Bentuk bantuannya apa dan kapan dilaksanakan, belum jelas sama sekali. Belum ada satu bentuk bantuan kongkrit apapun yang diterima masyarakat dari Pemprov Sumut selama musim wabah ini.

Katanya, masyarakat sudah merasakan dampak Covid-19 hampir 3 bulan. Bahkan ada yang aktifitas ekonominya mandeg total sama sekali, tak bisa lagi mencari nafkah. “Pemprov Sumut terkesan bertele-tele dan lambat dalam hal ini, sementara penanganan urusan publik selama musim bencana harus cepat dan tepat.

Poin lainnya menurut Sugiat ialah, membantu perusahaan agar tidak melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Kami belum membaca apa program kongkrit dari langkah ini yang sudah berjalan. Apakah dengan memberikan keringanan pajak usaha, atau memberi instensif modal produksi, atau penundaan pembayaran kredit di Bank Sumut.

Menurutnya, tak ada penjelasan program sama sekali. Sementara sudah sejak 2 bulan yang lalu, banyak buruh dan karyawan yang sudah dirumahkan, pabrik-pabrik banyak tutup. Usaha menengah dan kecil juga terimbas ikut tutup. Hotel hotel dan mall/plaza juga tak beroperasi. Perusahaan besar dan kecil terancam bangkrut jika situasi ini segera tak diatasi.

Menurutnya, sebentar lagi mungkin kebutuhan pangan masyarakat tak bisa dipenuhi, dan ini bisa mengancam terjadinya anarki. Makro dan mikro ekonomi terancam krisis, sementara Pemprov Sumut hanya bermain di tataran kata kata.

Terkait hal itu semua, Sugiat mendesak Gubernur untuk lakukan pengawasan yang ketat terhadap segala pintu masuk ke Sumut. Jangan beri tolerir siapapun untuk masuk ke Sumut sebelum ada data yang pasti bahwa ia aman dari Covid 19.

Lanjutnya, lakukan juga karantina wilayah atau Lockdown, atau PSBB, apapun namanya itu secara disiplin agar Covid-19 tidak menyebar secara massif tanpa terdeteksi. Laksanakan test Covid-19 secara massal agar kita punya data yang valid dan konferensif, berapa jumlah sesungguhnya yang ODP, PDP, dan yang positif terkena Covid 19. Bukan seperti data yang selama ini ada, karena minimnya yang ikut test, data itu pula yang diambil sebagai rujukan. Salah menganalisa data, salah pula mengambil kebijakan.

Katanya, setelah masalah di hulu itu sudah diantisipasi, baru kita masuk ke hilir, seperti menyiapkan rumah sakit dengan segala kebutuhannya agar bisa merawat dan mengobati pasien yang terjangkit Covid 19 agar bisa sembuh. Sediakan APD dan alat pendukung kesehatan lainnya agar petugas medis bisa bekerja secara maksimal, dan penuhi kebutuhan warga yang berhenti aktifitas ekonominya selama berdiam diri di rumah.

Menurut Sugiat, Gubernur saat ini seperti kebingungan sendiri dan kurang fokus dalam menyelesaikan wabah ini, sehingga terkadang untuk urusan terima-menerima bantuan pun harus beliau yang turun menerima bantuan.

“Untuk menerima bantuan itu serahkan saja ke Humas, jangan Gubernur yang turun hanya untuk menerima, mengingat ada bayak sekali yang menyumbang. Jika hal ini pun diurusi Gubernur, ya bisa-bisa seharian full kerja Gubernur sebagai penerima bantuan saja, buka lagi sebagai tokoh sentral dalam penanganan Covid-19 di Sumut,” tegasnya. (Red)

Baca Berita Lainnya