Home Komunitas Badan Kajian Strategis Al Washliyah Sumatera Utara Temukan Distorsi Pemahaman Publik Terhadap Omnibus Law

Badan Kajian Strategis Al Washliyah Sumatera Utara Temukan Distorsi Pemahaman Publik Terhadap Omnibus Law

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Badan Kajian Strategis (BKS) Al Washliyah Sumatera Utara melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja dengan pendekatan Critical Discourse Analysis. Kajian bertajuk: “Uji Publik Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Al Washliyah Sumatera Utara” itu dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta.

“Kelihatannya ada distorsi pemahaman di tengah masyarakat dalam menyikapi Omnibus Law Cipta Kerja” terang Eko Marhaendy, Ketua Badan Kajian Strategis Al Washliyah Sumatera Utara, didampingi Sekretarisnya, Surya Adi Sahfutra.

Eko menjelaskan, distorsi itu lah yang cendernung mengakibatkan terjadinya penolakan di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan Al Washliyah sendiri.

‘’Bisa dikatakan RUU Cipta Kerja telah membelah opini publik, bahkan di lingkungan internal Al Washliyah sendiri. Ada pola khas dalam pencarian informasi pada masing-masing pihak yang berbeda pandangan dalam melihat RUU ini. Masing-masing berupaya mencari medianya masing-masing sebagai kanalisasi opini mereka,’’ papar Eko.

Eko menjelaskan, distrosi itu terjadi karena kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat, khsusnya di kalangan buruh yang paling kuat menolak. Padahal, menurut Eko, jika dibaca secara komprehensi sebetulnya ada banyak poin positif yang patut diapresiasi dari RUU ini.

“Kajian kami menemukan ada distorsi pemahaman publik karena kurangnya sosialisasi pemerintah. Dalam kajian ini kami mewawancarai secara mendalam sejumlah unsur pengurus Al Washliyah Sumatera Utara. Mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara; serta pengurus inti organ bagian yang diwakili oleh salah satu di antara ketua, sekretaris, atau bendahara terkait RUU Cipta Kerja,” terang Eko.

Selain interview mendalam, teknik kuesioner juga digunakan untuk memeroleh pandangan alternatif di luar pandangan pengurus inti. Kuesioner menargetkan 200 orang partisipan yang disebar di kalangan warga Al Washliyah secara online melalui platform google formulir. Baik kuesioner maupun konsep interview disusun dan dirumuskan dengan melibatkan praktisi hukum, aktivis buruh, dan pelaku usaha.

Ditambahkan, Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) menilai banyaknya penolakan buruh terhadap RUU Cipta Kerja dilatarbelakangi ketidakpahaman buruh terhadap RUU Cipta Kerja itu sendiri. Dalam hal ini Pemerintah dipandang gagal melakukan sosialisasi.

Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) menunjukkan signal mendukung RUU Cipta Kerja, bahkan mendorong DPR untuk segera mengesahkannya. Dalam perspektif Ketua HIMMAH Sumut, RUU Cipta Kerja memiliki tujuan positif dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia dengan perampingan undang-undang yang berdampak langsung pada lapangan kerja.

Dalam pandangan HIMMAH, penolakan yang dilakukan beberpaa pihak, terutama buruh, didasari kekhawatiran yang justru bertolak belakang dengan tujuan prinsipil Ombibus Law Cipta Kerja itu sendiri.

“Agak berlebihan memang kalau harus menduga cara pandang HIMMAH dipengaruhi arus informasi yang bersumber dari kanal-kanal pro RUU Cipta Kerja. Tetapi saya melihat dukungan mereka tersebut menyangkut kepentingan mereka sebagai kelompok muda yang membutuhkan lapangan kerja. Sehingga RUU Cipta Kerja dapat dimaknai sebagai jaminan bagi kaum muda untuk lebih mudah mendapat pekerjaan,” papar Eko.

Lebih jauh, studi ini kemudian mengidentifikasi beberapa aspek yang diduga menjadi alasan kelompok buruh menolaknya. Berdasarkan pembacaan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan—sebagai salah satu undang-undang yang terdampak—dengan membandingkannya pada RUU Cipta Kerja, hampir seluruh permasalahan yang dikhawatirkan buruh tidak cukup signifikan terkonfirmasi.

“Pembacaan yang tidak komprehensif terhadap RUU Cipta Kerja, atau bahkan “kegagalan” memahami paradigma perubahan undang-undang, tampaknya telah memicu pesebaran isu RUU Cipta Kerja yang jauh melampaui keadaan sebenarnya. Kuatnya arus penolakan, terutama oleh kelompok buruh, pada gilirannya mereduksi aspek-aspek kemanfaatan yang menjadi semangat dasar lahirnya RUU Cipta Kerja, seperti kemudahan perizinan; pemangkasan birokrasi yang terlalu panjang; perlindungan tenaga kerja,” terang Eko.

Anggapan bahwa RUU Cipta Kerja akan menghidupkan kembali “Koeli Ordonantie” (Perbudakan Modern), menurut Eko justru terbantah dengan dihapusnya pasal 64-65 UU Nomor 13 Tahun 2003 melalui RUU Cipta Kerja.

“Sejauh ini, pasal tersebut diduga menjadi dasar pemberlakuan tenaga kerja outsourcing (alih daya) yang seyogianya ditolak di kalangan buruh. Keberpihakan RUU Cipta Kerja terhadap kelompok buruh dengan dihapusnya pasal-pasal kurang menguntungkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 pun abai dalam perhatian publik,” terang Eko lebih lanjut.

“Apalagi, pada pasal 66 RUU Cipta Kerja ada penambahan klausul PKWT dan PKWTT yang harus ditegaskan sejak awal, sehingga buruh punya kepastian terhadap statusnya,” tambahnya

Distorsi yang terjadi dalam konstruksi wacana RUU Cipta Kerja di ruang publik menurut Eko banyak dipengaruhi oleh informasi yang tersebar di media sosial dan media daring. Berdasarkan kuesioner yang disebar, sumber informasi dari Whatsapp (34,21%), Facebook (18,42%), dan Media Online (28,95%), menempati posisi tertinggi sebagai sumber informasi partisipan tentang RUU Cipta Kerja.

Isu-isu yang menguat di ruang publik dalam konstruksi wacana RUU Cipta kerja justru terjadi pada hal-hal yang tidak substansial.

“Sebut saja hak cuti perempuan haid dan kebebasan berserikat yang dikhawatirkan hilang di dalam RUU Cipta Kerja. Pasal-pasal yang mengatur bagian itu faktanya tidak dihapus ataupun diubah, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut masih berlaku. Dalam hal inilah “kegagalan” memahami paradigma perubahan undang-undang ingin ditekankan,” tutup Eko (*)

Baca Berita Lainnya