Home Berita Nasional Stop Bagi-bagi Sembako

Stop Bagi-bagi Sembako

by Redaksi

HARIAN MEDAN (JAKARTA): Pemerintah diminta hentikan aktivitas bagi-bagi bantuan sembako ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Bagi-bagi sembako hanya akan menjadi bom waktu yang memicu konflik ditengah masyarakat, mengingat buruknya pendataan, dan rawannya korupsi dalam pengadaan sembako.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Gerindra Sumut, H. Gus Irawan Pasaribu, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rabu (20/05/2020). Gus Irawan mengatakan, bantuan berupa sembako ini memberi manfaat ke masyarakat, tapi ini manfaat yang paling banyak sekali mudaratnya.

“Bantuan sembako itu peluang korupsinya sangat tinggi, peluang terjadinya konfliknya juga tinggi. Kuantitas dan kualitas bantuan menjadi hal yang sangat rentan, sementara data penerima bantuan yang buruk hanya akan memperuncing konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Gus Irawan memberikan contoh, misalnya bantuan yang diberkan itu kualitasnya rendah dan berat timbangannya kurang, ini kan sudah mudarat namanya. Belum lagi soal pendataan, Kepala Desa mendata ada 200 wargannya yang miskin, namun bantuan ke masyarakat hanya untuk 20 orang saja. Atau, ada yang hidupnya tidak begitu susah namun dapat bantuan, sementara tetangga sebelah rumahnya jauh lebih susah namun tidak dapat bantuan.

Gus Irawan mendorong agar pemerintah memperbaiki data agar penerima manfaat lebih tepat sasaran dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai.

“Kalau bantuan diberikan dalam bentuk tunai, nilainya ketika sampai ke penerima manfaat tidak akan berkurang, dan penerima manfaat bisa menggunakan bantuan itu sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Biar saja swasta yang bantu untuk memenuhi kebutuhan sembako, agar pemerintah bisa fokus juga mengontrol stok pangan dan harga pangan,” kata Gus Irawan.

Gus Irawan mengatakan, sebelum Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Covid di sah kan, ia sudah mewanti-wanti akan terjadi konflik ditengah masyarakat dalam penyaluran distribusi bantuan sembako.

“31 Maret terbit Perppu yang menganggarkan dana 405,1 Triliun, di dalam itu ada 100 Triliun lebih untuk program bantuan sosial. Saya menduga itu akan menjadi bom waktu, karena data penerima manfaat kita yang sangat lemah. Dari pengalaman sebelumnya mengatakan, ada orang yang relatif mampu, ia dapat bantuan, sementara yang tidak mampu sama sekali tidak dapat. ini bakal terjadi konflik,” katanya. ( Red/.)

Baca Berita Lainnya