Home Daerah Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Okupasi Paksa Lahan Eks HGU Kwala Bingei

Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Okupasi Paksa Lahan Eks HGU Kwala Bingei

by Redaksi

HARIAN MEDAN (STABAT) : Hal tersebut disampaikan Direktur lembaga Badan Investigasi Transparansi Anggaran Republik Indonesia (BINTARA.RI) Muhammad Mui Menanggapi adanya tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap petani penggarap dalam proses okupasi di samping gedung olah raga (GOR) Langkat 29/6. Dirinya juga menilai persoalan sangketa tersebut dinilai keduanya harus memiliki kepastian hukum,dan sebaiknya kedua belah pihak Penggarap dan PTPN II harus menahan diri.

Bilamana hal demikian, dikawatirkan timbulnya konflik berkepanjangan yang dapat merusak sendi kamtibmas di Langkat.

Disisi argumentasi atas hak tanah rakyat atau tanah negara hukum yang menunjuk bahwa merupakan areal eks HGU atau bukan. Keduanya harus transparan papar Mui.

Penyelesaian sangketa akibat lemahnya pemerintah dan menduga pemerintah pusat dan daerah yang terkesan suka diatas penderitaan rakyatnya.

Muhammad Mui yang juga Ketua Yayasan Bumi Sejahtera Kemanusiaan Mandiri (YBSKM) pemerhati sosial pendidikan lingkungan juga menyampaikan “negara kita paling hobi melukai rakyat” karena itu kasus tanpa tuntas di GOR. Perampasan tanah rakyat sudah layak dilaporkan ke pengadilan HAM Internasional di Belanda, pintanya
Karena itu Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Gubernur serta Bupati Langkat menjadi pemimpin yang memiliki hati nurani layak manusia sejati dan tanpa pamrih.

Kemudian menanggapi hal tersebut, Ketua LSM MAKSI Langkat mengatakan ” Hal tersebut harus diselesaikan menurut aturan yang ada, bukan hanya mengikuti keinginan oknum kelompok maupun PTPN II.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Langkat menjawab konfirmasi wartawan 30/6 melalui Kasat Intelkam Polres Langkat AKP L. Siregar mengatakan bahwa itu bukan Okupasi melainkan penggarap yang menanam dilahan PTPN II yang masih produktif. (Red/)

Baca Berita Lainnya