Home Daerah PTPN II : Okupasi Lahan Eks HGU Kwala Bingei Sudah Sesuai Prosedur

PTPN II : Okupasi Lahan Eks HGU Kwala Bingei Sudah Sesuai Prosedur

by Redaksi

HARIAN MEDAN (STABAT) : PTPN II melakukan tindakan pembersihan lahan atau okupasi lahan yang diketahui sebagai lahan EKS HGU di Kwala Bingei Stabat (Senin, 29/06/2020).

Tindakan yang dilakukan PTPN II tersebut disayangkan oleh Kelompok Tani setempat karena dalam melakukan pembersihan areal HGU saja, PTPN II seharusnya melakukannya sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dari pertemuan, himbauan dan surat peringatan kepada masyarakat penggarap bahkan jika perlu mendirikan plank peringatan bahwa akan dilakukan okupasi. Apalagi yang di okupasi merupakan lahan eks HGU

Saat dikonfirmasi oleh Harian Medan, Pihak PTPN II melalui bagian Hukum, Kennedy menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak PTPN II sudah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar.

“Selama belum ada penghapus bukuan atas lahan eks HGU maka PTPN II wajib menjaga dan melakukan pengamanan aset negara tersebut. Secara komprehensif apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur”, ujar Kennedy.

Saat disinggung mengenai klaim dari Kelompok Tani yang menguasai lahan bahwa saat ini lahan tersebut dalam proses pelepasan oleh Gubernur, Kennedy menyatakan bahwa proses penetapan daftar nominatif dan pelepasan lahan eks HGU memang kewenangan dari Gubernur Sumatera Utara, akan tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lahan tersebut sampai dilakukan Penetapan Daftar Nominatif atau Orang yang berhak atas lahan tersebut sampai kepada Penghapusbukuan dan pemindah tanganan dengan mekanisme yang berlaku, maka PTPN II masih berhak mengambil tindakan dan langkah yang tegas atas lahan baik HGU maupun Eks HGU.

“Walaupun Kelompok Tani sudah mengajukan proses pelepapasan dan penentapan daftar nominatif kepada Gubernur, selama lahan eks HGU teraebut belum dipindah bukukan maka PTPN II berhak melakukan pengamanan dan melindungi aset negara tersebut. Jika ada pihak yang menggarap tanpa izin maka kita wajib bertindak untuk menjaganya”, kata Kennedy.

Sementara itu, secara terpisah Bagian Pertanahan Pemprovsu melalui Kasubbag Fasilitasi Pertanhan Ngadimin, saat dikonfirmasi oleh Harian Medan membenarkan bahwa sampai saat ini lahan Eks HGU di Kwala Bingei, Kec. Stabat, Kab. Langkat masih dalam proses pemetapan daftar nominatif dan pelepasan oleh Gubernur Sumatera Utara.

“Sampai saat ini Pemprovsu sedang melakukan proses untuk melakukan pelepasan terhadap lahan eks HGU di Sumatera Utara. Pemprovsu terus berkoordinasi dengan PTPN II dan BPN untuk mengkaji pelepasan lahan eks HGU”, ujar Ngadimin.

Seperti diketahui bahwa saat ini terdapat lahan seluas 5.873 Hektar yang merupakan Eks HGU karena sudah dikeluarkan dari HGU PTPN II sesuai dengan SK BPN Nomor : 42,43,44 tahun 2002, dan SK BPN Nomor : 10 tahun 2004. Pruntukan lahan trsebut tlah ditetapkan plh Panitia B-Plus dahulu dan pelepasannya diserahkan kepada Gubernur Sumatra Utara. (Red/)

Baca Berita Lainnya