Home Aceh Aktivis Minta Bupati Agara Batalkan Surat BIMTEK Berbiaya Rp 7 Miliar Lebih

Aktivis Minta Bupati Agara Batalkan Surat BIMTEK Berbiaya Rp 7 Miliar Lebih

by Redaksi

HARIAN MEDAN (KUTACANE) : Surat Bupati Aceh Tenggara ( Agara), yang memuluskan kegiatan Bimtek kepala desa bersama perangkatnya di Medan, dinilai ” mengangkangi” Perbup No.32 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan, terkait kenormalan baru dimasa pandemi covid 19.

Atas dasar itu, para aktivis dan pemerhati sosial meminta Bupati Raidin Pinim, membatalkan kegiatan bimtek tersebut.

Sahibulah.S.Kom, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ( GMBI) distrik Aceh Tenggara, kepada Harian Medan ,Jumat ( 09/10/2020), menyesalkan terbitnya surat Bupati Aceh Tenggara No.140/392 tgl 5 Oktober 2020 tentang pelaksanaan bimbingan teknis ( Bimtek) Percepatan Penataan Kewenangan Desa Kabupaten Aceh Tenggara, diselenggataka di Medan, Sumut, yang kegiatanya dibagi dalam tiga gelombang, dimana persatu gelombang diikuti 440 peserta, masing-masing desa menyertakan 4 peserta, dibiayai anggaran dana desa Rp 23 juta/ desa.

 

Sudah seharusnya, Bupati Raidin Pinim, mencabut dan membatalkan surat Bimtek yang ditandatanganinya, ujar Hasibulah. Pasalnya, surat itu bertentangan dengan Peraturan Bupati yg telah lebih dahulu dikeluarkan Raidin Pinim, terkait wabah covid 19 dan kebiasaan kenormalan baru, juga tentang mematuhi pembatasan berkumpul ditempat umum.

Dijelaskan, Bila ” dipaksakan” bimtek yang diikuti 440 peserta dalam satu gelombang, yang akan dilaksanakan di Kota Medan yang notabene merupakan zona merah covid 19, ini sama artinya pemerintah Agara mengundang klaster baru penyebaran covud 19. 

Seharusnya Bupati mengkaji ulang, sebelum bimtek yang diperkirakan menelan biaya Rp 7 miliar lebih, dan direncanakan digelar mulai tanggal 16 Oktober 2020 ini terlanjur dilaksakan. Pasalnya, dampak surat itu, berujung mengundang wabah covid, tegas Hasibulah .

Penolakan rencana pelaksanaan Bimtek ini juga disampaikan  Yashut, pemerhati masalah sosial. Dikatakan, kegiatan ini perlu dikaji ulang. Grafik wabah covid di Agara saat ini meningkat, demikian juga di Kota Medan, ini sangat berIsiko, kata Yashut. 

Bila tetap ngotot dilaksanakan, saran saya, sebaiknya bimtek tersebut dilakukan diAgara, kata dia.

Masri Amin, MS, tokoh muda Agara yang menjabat Sekretaris Kaumy Aceh, diakun facebooknya, menyebutkan, bimtek memang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa, namun, sekarang ini bukan pilihan waktu yang tepat dilaksanakan, sebab wabah pandemi masih menjadi ancaman.

Salah seorang tenaga teknis pendambing desa di Aceh Tenggara, ketika diminta tanggapannya, mengatakan, dalam kondisi saat ini, lebih baik seluruh kepala desa di Agara tersebut mengutamakan merealisasikan dana program BLT bagi warga. 

Terkait hal ini, Hasibulah, aktivis GMBI , kepada jurnalis mengatakan , mereka akan menggelar orasi di Gedung DPRK Agara, untuk pembatalan Bimtek yang dinilai lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya bila dipaksakan  tetap laksanakan.(MP)

Baca Berita Lainnya