Home Aceh GMBI Minta Polres ungkap indikasi penyimpangan Dana di  Pol PP Aceh Tenggara

GMBI Minta Polres ungkap indikasi penyimpangan Dana di  Pol PP Aceh Tenggara

by Redaksi
HARIAN MEDAN (KUTACANE): Dalam pertemuan aktivis GMBI(Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Al Mujawadin dan Darmawan dengan Kasat Pol PP Fadli,S.STP di wakili Sunanda Kabib Pol PP (Rabu,07/10/2020) Diruang kerjanya dia tak mampu menjelaskan penggunaaan selisih anggaran yang raib 300 JT pada Tahun 2019.
Sebagai mana yang di beritakan Harian Medan Kemarin (Selasa/06/10/2020)  menjelaskan di LKPJ Bupati Tahun 2019  alokasi dana yang dikelola Dinas Pol PP Rp. 7 Milliar lebih. Pada item Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Qanun Senilai Rp. 500.000.000. di LKPJ kata Al  terialisasi senilai Rp. 500.000.00 juga.
Al Mujawadin mengatakan ketika di cross cek penggunaan anggaran Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Qanun ini kepada Kasat Pol PP Fadli,S.STP didampingi Kabid nya beberapa waktu yang lalu Fadli mengaku terkejut ketika dipertanyakan data ini. Selanjutnya disebutkan kegiatan Pembinaan,Pengawasan dan Penegakan Qanun memang ada namun nilainya hanya  Rp. 175.000.000.
Terkait pemberitaan ini komunikasi via Whapsap Fadli Kasat Pol PP mengatakan ada kekeliruan informasi awal tentang penjelasan dia sebelumnya dan meminta awak media mengkros kembali kepada Sunanda Kabib Pol PP ketika penggiat  mengkonfimasi Sunanda,  justru penjelasannya menambah kejanggalan indikasi selisih penggunaan anggaran senilai 300 JT.
Sunanda mengakui Program Pembinaan,Pengawasan dan Penegakan Qanun Senilai Rp. 500 JT tidak teralisasi semua terkait masalah pengembalian uang ke Kas Daerah yang semula di akuai oleh Kasat Pol PP  Rp 12 JT sebagai mana diberitakan kemarin hal ini dibantah oleh Sunanda “tidak segitu,  pengembalian hanya Rp.74 ribu “
Dari indikasi menguapnya Dana Rp.300 JT lebih pada Dinas Pol PP Al Mujawadin Aktivis GMBI minta Aparat Penegak Hukum Polres Aceh Tenggara mengukap tuntas Kasus ini, Al Mujawadin optimis dibawah kepemimpin Kapolres AKBP Wanito Eko Sulistiyo, SH. SIK bisa mengungkap tak singkronnya LKPJ Bupati Tahun 2019 dan DPA Dinas  Kasat Pol PP tersebut. (HSB)

Baca Berita Lainnya