Home Berita Nasional HIMMAH Sumut Laporkan Dugaan Korupsi BPDAS Hutan Lindung Asahan Barumun ke Kejatisu

HIMMAH Sumut Laporkan Dugaan Korupsi BPDAS Hutan Lindung Asahan Barumun ke Kejatisu

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara secara resmi melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembuatan Tanaman RHL di Lingkungan Kementrian Lingkungan dan Kehutanan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) dan Hutan Lindung Asahan Barumun Tahun Anggaran 2019 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A. H. Nasution no 1 C Medan,(23/2)

“Telah diterima laporan kami secara kooperatif oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan korupsi di BP DAS dan Hutan Lindung Asahan Barumun 2019.” Jelas Wakil Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara Awaluddin Nasution

Lebih lanjut Awal mengungkapkan, proyek yang berpagukan Rp 207 Milyar ini syarat akan kepentingan kelompok dan rawan korupsi.

“Sesuai dengan seluruh bukti yang kami temukan diduga terjadi tindakan pidana korupsi puluhan milyar yang meliputi adanya pelanggaran manipulasi dokumen perusahaan pemenang tender”. ungkapnya

Selain itu, data, hasil invetigasi lapangan,wawancara yang dilakukan oleh tim bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman RHL di lingkungan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Asahan Barumun, Tahun Anggaran 2019 terjadi dugaan pelanggaran PERMEN LHK RI NO. P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) 2019 ” tambahnya.

Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Asahan Barumun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Proyek Pembuatan Tanaman RHL di lingkungan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Asahan Barumun, Tahun Anggaran 2019,2020,2021, yang mencakup 13 wilayah Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara yakni :
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Toba Samosir
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Asahan
Kabupaten Labuhan Batu
Kabupaten Labuhan Batu Utara
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Kabupaten Padang Lawas
Kota Padang Sidimpuan

Demi menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (good governance), kami meminta kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memproses temuan ini dengan mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara puluhan milyar ini. Tutup Awal dalam keterangan pers nya. (Red/)

Baca Berita Lainnya