Home Uncategorized Cerita 100 Hari Kerja Bobby Belum Bisa Buat Warga Medan Patuh Prokes

Cerita 100 Hari Kerja Bobby Belum Bisa Buat Warga Medan Patuh Prokes

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN): Cerita 100 hari kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rahman masih menjadi catatan miris. Kekurangpatuhan warga Kota Medan terhadap protokol kesehatan masih jauh dari harapan.

Penilaian disampaikan pengamat kebijakan publik Miftah Siregar saat berbicara di Medan, kemarin. Indikator, menurut perempuan penyandang Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara itu menyoroti target Bobby dalam vaksinasi warga Medan dimana vaksinasi Covid-19 di daerah ini baru mencapai 41,21 persen dari target.
Untuk mencapai target itu, Bobby, kata Miftah melaksanakan vaksinasi massal yang digelar beberapa kali di eks Bandara Polonia Medan. Pantauan di lapangan, pelanggaran protokol kesehatan sangat tinggi dimana terjadi kerumunan, lalu antrian yang tidak mematuhi prokes yakni berjarak 1 sampai 1,5 meter. Itu sudah merupakan pelanggaran dan indikatornya dapat dilihat dari penindakan yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Timur yang membubarkan antrian pasien di Rumah Sakit Murni Teguh Medan karena membeludaknya pasien yang mengantri.
Harus disadari, urai Miftah, data terakhir pada Satgas Covid-19, angka kasus konfirmasi positif di Medan telah mencapai 16.415 kasus. Kota Medan berkontribusi kurang lebih separuh dari total angka positif di Sumut yang mencapai 32.181 kasus. Angka kematian di Medan juga mencapai 575 kasus, sementara pasien sembuh mencapai 15.203 kasus. Artinya masih sangat rendah warga Kota Medan dalam mematuhi protokol kesehatan. Disiplin protokol kesehatan sejauh ini masih menjadi kunci utama dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, karena efektivitasnya sangat tinggi.
Sebagai kepala daerah. Bobby jangan lupa untuk penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan, adalah menjadi tugas utamanya sebagaimana perintah Presiden Ir Joko Widodo. Namun kenyataannya, pembukaan Kawasan Kesawan menjadi Kitchen Of Asia yang kemudian ditutup, merupakan bentuk kebijakan yang salah arah.

Baca Berita Lainnya