Home Uncategorized Análisis Kebijakan Pemilihan Umum di Indonesia

Análisis Kebijakan Pemilihan Umum di Indonesia

by Redaksi

Penulis Arif Budiono adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Komisaris PTPN IV

Pemilihan umum memiliki fungsi: (1) Sebagai sarana legitimasi politik, melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya; (2) Fungsi Perwakilan Politik, menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya; (3) Pemilihan umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat; (4) Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi (Haris, 1998: 7-10).

Pemilihan Umum di Indonesia secara berturut-turut dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan Umum di Indonesia secara periodik memiliki tiga periode, yaitu: (1) Periode Pasca Kemerdekaan; (2) Periode Orde Baru; dan (3) Periode Reformasi. Setiap periodisasi Pemilihan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah peserta, penyelenggara, dan mekanisme pemilihan.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 1955 dan Pemilihan Anggota Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Jumlah pemilih yang didaftar 43.104.464 orang dengan tingkat partisipasi pemilih sebsar 87,65%. Syarat memilih adalah sudah berusia 18 tahun/sudah kawin Angkatan perang dan polisi diberikan hak pilih pada Pemilihan Umum 1955.Kursi DPR yang diperebutkan dalam Pemilu 1955 sebanyak 257 kursi. Terdapat anggota DPR yang diangkat 6 mewakili golongan tianghoa, 3 mewakili golongan arab, dan 3 mewakili golongan Eropa. Jumlah kursi DPR menjadi 272 kursi.

Terdapat 6 (enam) kali Pemilihan Umum sepanjang orde baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997). Hanya Pemilihan Umum 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik. Peserta Pemilu 1971 adalah Golkar. Kemudian PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik Selebihnya, Pemilihan Umum Orde Baru diikuti oleh 3 partai politik. Setelah Pemilihan Umum 1971, 5 partai politik ini bergabung menjadi 1, yakni PDI.

Berikutnya Pemilihan Umum 1971 diikuti oleh NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Setelah Pemilihan Umum 1971, keempat partai ini bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hingga Pemilihan Umum 1997, hanya ada 3 peserta Pemilihan Umum yaitu: Golkar, PDI, dan PPP. Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan presiden. Untuk teknisnya dibentuk LPU, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun unsur-unsur Lembaga Pemilihan Umum (LPU) antara lain: Menteri Dalam Negeri, Dewan Pimpinan LPU yang diisi oleh menteri dan Panglima ABRI. Kemudian juga ada dewan pertimbangan yang terdiri dari Mentri Kehakiman, ABRI, dan wakil parpol peserta pemilu. Adapun persyaratan pemilih, antara lainUsia pemilih 17 tahun atau sudah kawin, Terdapat larangan yang ekspisit bagi bekas anggota PKI maupun bekas anggota organisasi massanya, Warga negara yang berstatus sebagai Angkatan Bersenjata, tidak memenuhi syarat untuk memilih di dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas 5 orang wakil pemerintah, dan 1 orang wakil dari masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum. Peserta Pemilu 48 partai politik dan terdapat 27 Partai Politik yang tidak dapat kursi di DPR. Tantangan terberat di dalam tubuh KPU di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 adalah adanya friksi di dalam tubuh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, karena banyaknya jumlah anggota KPU. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara pemilih yang aktif untuk mendaftarkan dirinya. Meskpiun pada akhirnya, karena partisipasi minim, petugas tetap melakukan pendaftaran.

Pemilihan Umum 2004 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang relatif mandiri, dan tidak lagi diisi oleh peserta Pemilihan Umum. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan petugas yang mendatangi pemilih. Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu, dan lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi diparlemen Pemilihan presiden dimenangkan oleh SBY-JK, setelah diputaran kedua mengalahkan Mega-Hasyim.

Pemilihan Umum 2009 memberlakukan ambang batas perolehan suara minimal untuk partai politik bisa diikutkan di dalam pembagian kursi di parlemen. Untuk kepersertaan pemilu, tidak ada lagi Batasan suara. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 diberlakukan ambang batas parlemen sebanyak 2,5% dari total suara sah pemilu nasional. Hasilnya, dari 38 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, hanya 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen dan memiliki kursi di parlemen.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, pada penetapan partai politik peserta pemilu setelah dilakukannya verifikasi, KPU menetapkan 10 partai politik peserta pemilu, ditambah dengan 3 partai lokal di aceh. Namun, setelah penetapan partai politik peserta pemilu, terdapat pengajuan sengketa oleh dua partai politik. Pertama, diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), dan kedua oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP). Peserta pemilu nasional menjadi 12, ditambah 3 parpol lokal Aceh.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, melahirkan lembaga pengawas Pemilihan Umum hingga kabupaten/kota yang permanen. Pengisian anggota penyelenggara pemilu di daerah menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu RI. Diubahnya metode konversi suara menjadi kursi menjadi sanitelague murni. Kursi DPR bertambah 575. PT naik menjadi 4%.

Data-data di atas menampilkan sejarah Pemilihan Umum di Indonesia, mulai dari Kebijakan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum, Jumlah Kursi yang diperebutkan, Peserta Pemilihan Umum dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai perbandingan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang.

Kebijakan Pemilihan Umum di Indonesia.

Adapun landasan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali di atur dalam Undang-Undang Dasar Ssementara 1950, terdapat beberapa ketentuan terkait pemilu: yakni Pasal 35 UUD 1950 tentang asas-asas pemilu, dan Pasal 135 Ayat (2) UUDS 1950 tentang pemilihan anggota konstituante:

    1. 1. Pasal 57 tentang Pemilihan Anggota DPR.
    2. 2. Pasal 60 tentang syarat anggota DPR.
    3. 3. Pasal 135 Ayat (2) tentang Pemilihan Anggota Konstituante.
    4. 4. Pasal 23 Ayat (1) Hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum.
    5. 5. Pasal 35 tentang prinsip dan asas Pemilihan Umum.

Sementara Landasan hukum Pemilihan Umum tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR. Salah satu tujuan utama Pemilu 1955 (Pidato Soekarno 17 Agustus 1954) adalah: memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante untuk menyusun UUD tetap. Pemilihan Umum 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Anggotanya paling sedikit 5 paling banyak 9. Diangkat dan diberhentikan Presiden. PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. PPI di Kabupaten dibentuk oleh Mentri Dalam Negeri.

Pemilihan Umum orde baru dilaksanakan dengan UUD 1945, yang tidak mengatur skplisit tentang pemilu. Oleh sebab itu, diterbitkanlah TAP MPR No. XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum. Pemilu orde baru dilaksanakan dengan UUD 1945, yang tidak mengatur skplisit tentang pemilu. Beberapa hal yang diatur adalah terkait dengan asas pemilu. Asas pemilu dilaksanakan langsung, umun, bebas, dan rahasia. Waktu Pemilihan Umum selambat-lambatnya dilaksanakan pada 5 Juli 1971.

Landasan hukum pemilu orde baru II dikeluarkan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Konsideran menimbang TAP MPRS ini disebutkan bahwa anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan yang akan dipilih melalui pemilihan umum harus diisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa dan golongan karya. Dikeluarkan UU No. 15/1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD.

Landasan hukum pemilu orde baru III di dalam konsideran menimbang UU No. 15 Tahun 1969 pada poin disebutkan: “bawah pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan orde baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang jiwa semangat Pancasila/Undang-Undang Dasar 1946”. 

Pemilihan Umum pertama ditengah euphoria reformasi yang luar biasa. Presiden Habibie mengajukan paket undang-undang politik, yang kemudian menjadi UU 2,3, dan 4 Tahun 1999. Setelah Presiden Habibie mengajukan 3 RUU tersebut ke DPR, keluarlah TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR NO. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Beberapa yang diatur:

Pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharto dikehendaki untuk sesingkat mungkin, dimana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999. Kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas langsung, umum bebas, dan rahasia. Ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Keempat, peserta pemilu tidak hanya dua partai politik dan satu golongan. Tetapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan lainnya. Kelima, penyelenggaraan pemilu adalah suatu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan pengawas yang mandiri.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Indonesia.

Adapun partai politik peserta Pemilihan Umum dari awal kemerdekaan hingga saat ini, antara lain:

PARTAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Aliran Politik Akumulasi Kursi Kursi Masing-Masing Partai
1. Nasionalis 66 Kursi 57 Kursi PNI
4 Kursi IPKI
2 Kursi PRN
2 Kursi GPPS
1 Kursi PIR-Hazairin
2. Islam 115 Kursi 57 Kursi Masyumi
45 Kursi NU
8 Kursi PSII
4 Kursi Perti
1 Kursi PPTI
3. Komunis 40 Kursi 39 Kursi PKI
1 Kursi Acoma
4. Sosialis 5 Kursi 5 Kursi PSI
5. Kristen/Katolik 14 Kursi 8 Kursi Parkindo
6 Kursi Partai Katolik

Sumber: Diolah dari Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, 1999.

Setelah Pemilihan Umum 1955, Pemilihan Umum kembali diadakan pada tahun 1971. Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti 10 peserta partai Politik yaitu: Golkar.  PNI, Parkindo, Murba, IPKI, Partai Katolik, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Setelah itu, Pemilihan Umum berturut-turut 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Pemilihan Umum hanya diikuti oleh 3 (tiga) Partai Politik yaitu: Golkar, PDI dan PPP.

Pasca Reformasi, Pemilihan Umum di Indonesia diikuti peserta dengan jumlah fluktuatif. Pemilihan Umum tahun 1999 diikuti 48 peserta partai politik, Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti 24 peserta partai politik, Pemilihan Umum tahun 2009 diikuti 9 peserta partai politik ditambah 3 partai lokal Aceh, Pemilihan Umum tahun 2014 diikuti 12 peserta partai politik dan Pemilihan Umum tahun 2019 diikuti 19 peserta partai politik.

Simpulan.

Adapun simpulan dari penulisan ini adalah:

    • Terdapat perbedaan mekanisme Pemilihan Umum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini.
    • Perbedaan mekanisme dapat dibedakan menjadi beberapa Fase yakni: Pasca Kemerdekaan, Orde Baru, Pasca Reformasi dan Pemilihan Umum yang berlaku saat ini.
    • Perbedaan mekanisme Pemilihan Umum sangat bergantung pada landasan hukum, peserta pemilihan umum, penyelenggara Pemilihan Umum dan Jumlah Kursi yang diperebutkan.

Baca Berita Lainnya