Home Politik IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NEGARA di INDONESIA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NEGARA di INDONESIA

by Redaksi

Rony Reynaldo Situmorang

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Fraksi Partai Nasional Demokrat

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia mengambil beberapa kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan pertama, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi darurat nasional. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah.

Kebijakan di atas kemudian dilanjutkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kedua kebijakan ini menggambarkan Indonesia mengambil jalan tengah dengan melaksanakan lockdown terbatas pada bulan Maret s.d Juli 2020 kemudian dilanjutkan dengan Penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar bertahap mulai bulan Juli sampai dengan sekarang. Langkah PSBB berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2020 ini bertujuan untuk menyelamatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia. Sementara, negara-negara lain di dunia ada yang menerapkan lockdown secara penuh dengan membatasi keseluruhan masyarakat untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Adapun negara-negara yang menerapkan lockdown secara ketat antara lain: China, Vietnam, Italia, Spanyol, Australia, Singapura dan Malaysia. Sementara terdapat negara-negara yang menerapkan lockdown terbatas dengan masih mengizinkan beberapa warga masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah seperti Indonesia, Brazil, Rusia, Amerika Serikat, India, dan Ekuador. Terdapat juga negara yang tidak melakukan lockdown sama sekali seperti Korea Selatan dan Swedia.
Kebijakan lockdown dan lockdown secara terbatas diambil negara-negara tersebut dengan memperhatikan jumlah kasus, angka kematian dan ketahanan ekonomi negara tersebut dalam menghadapi kondisi bencana/darurat. Hampir seluruh dunia mengalami kegugupan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif di bidang ekonomi yang mempengaruhi kondisi di negara tersebut. Artikel ini membahas analisis kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia dalam mencegah penyebaran dan penanggulangan covid-19 terhadap jumlah kasus, angka kematian dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. WHO mencatat hingga tanggal 12 Desember 2020 terdapat 59,000 kasus terkonfirmasi Covid-19, namun terdapat 492.000 sembuh dan 18.300 jiwa meninggal dunia.

Analisis Kebijakan Semi Lockdown Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Analisis kebijakan merupakan kajian dari bidang Ilmu Administrasi Publik, yang tidak terbatas hanya pada sektor publik, sehingga bersifat multi disiplin ilmu. Kajian Analisis Kebijakan, diantaranya oleh William N. Dunn, Professor of Public and Management Policy, Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Menurut Dunn (1981), analisis kebijakan merupakan aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai serta mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan setidaknya ditujukan untuk menyelesaikan masalah- masalah publik yang semakin kompleks. Analisis kebijakan bukan untuk menggantikan politik dan elit teknokratis, namun analisis kebijakan sebagai bagian dari sistem kebijakan. Dunn (1981) analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan multipel-metode guna meneliti dan berargumen, untuk menghasilkan serta mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tataran politik guna menyelesaikan masalah kebijakan (policy analysis is an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy- relevant information that may be utilized in political settings to resolve policy problems).
Wildasky dalam Leslie A. Pal (1987) mengemukakan: “Policy analysis is an activity creating problems that can be solved”. Analisis kebijakan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi menggunakan teori, metode serta teknik bidang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu psikologi. Adapun proses analisis kebijakan meliputi: merumuskan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan. Menurut Indiahono, D. (2009) terdapat tiga hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih dikenal pada sektor publik. Pertama, realitas menunjukkan bahwa sektor publik memiliki kompleksitas yang lebih daripada sektor privat, dalam arti, sektor publik terkait baragam aktor dan kepentingan, sehingga memerlukan metode yang jauh lebih lengkap guna menyelesaikan persoalan publik. Produk dari analisis kebijakan merupakan sebuah advis, yang secara lebih khusus bahwa advis menginformasikan keputusan kebijakan public (The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision) (David L. Weimer and Aidan R. Vining, 1999). Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan yang memuat tiga nilai: pragmatis (client- oriented), mengacu pada keputusan (kebijakan), serta tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan atau nilai- nilai sosial. Woodrow Wilson dalam Nugroho R. (2009) mengemukakan dalam paradigma klasik, Administrasi Publik memiliki premis bahwa administrasi publik di luar ranah politik, artinya problematika administrative berbeda dengan masalahmasalah politik, meskipun politik menentukan administratif, namun politik tidak boleh memanipulasi administrasi (administration lies outside the proper sphere of politics. Administrative question are not political question. Although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its of-fices) (Wilson, 1887 dalam Nugroho, 2009).
Dineros & Dipasupil (2020) memberikan definisi lockdown sebagai: “Sebuah protokol darurat yang biasanya digunakan untuk mencegah orang meninggalkan suatu wilayah. Protokol ini biasanya hanya dapat diprakarsai oleh seseorang yang memiliki otoritas. Lockdown penuh biasanya berarti bahwa orang tersebut harus tinggal di tempat mereka berada dan tidak boleh masuk atau keluar dari suatu lokasi.” Indonesia tidak mengenal lockdown, namun lebih mengenal istilah karantina wilayah berdasarkan Undang-Undang No.6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah No.21/2020, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Indonesia melakukan physical distancing atau sebagian ahli mengatakan semi lockdown, atau lockdown sebagian, atau lockdown yang diperlunak.Pemberlakuan lockdown terbatas di Indonesia mencatat jumlah kasus terkonfirmasi tanggal 12 Desember 2020 terdapat 59,000 kasus terkonfirmasi Covid-19, namun terdapat 492.000 sembuh dan 18.300 jiwa meninggal dunia. Adapun evaluasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 menggunakan analisis evaluasi kebijakan Van Metter Van Horn. Adapun hasil evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, antara lain:
Efektifitas
Hasil yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berfokus pada pengendalian penyebaran virus Covid-19, menekan angka kematian dan meningkatkan persentase kesembuhan. Prioritas lain dari Keppres di atas adalah: berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3 persen. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1—0,3 persen dalam 6 bulan. “Terobosan kebijakan tengah disiapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi atas penyebaran virus korona. Pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sesuai target 5,3 persen pada 2020,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Efisiensi
(1) Usaha yang dilakukan untuk mengendalikan virus covid-19 sekaligus mengendalikan pertumbuhan ekonomi antara lain:
Membentuk gugus tugas Covid-19 sebagai leading sector pencegahan dan penanganan virus Covid-19 di tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (2) Menyediakan seluruh anggaran yang tersedia baik di tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk digunakan gugus tugas Covid-19; (3) Membuat kebijakan yang memberi kewenangan gugus tugas Covid-19 untuk berkoordinasi kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, TNI/POLRI, bahkan hampir di seluruh Kementerian, Gubernur, serta Pemerintah Daerah; (4) Mengawasi jalannya Keppres ini bertujuan untuk mengurangi abuse of power dalam penanganan Covid-19.
Kecukupan
Pemerintah Indonesia berfokus pada beberapa hal yakni: mengendalikan penyebaran virus, menekan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia berhasil menghindari sebagai negara epicentrum Covid-19. Dilansir laman Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, total kasus virus corona yang dilaporkan dari seluruh dunia adalah 32.420.147 kasus, jumlah itu sebanyak 987.815 orang meninggal dunia dan 23.934.098 orang dilaporkan sembuh. Indonesia berada pada peringkat 17 dengan angka kematian mencapai 10.105. Angka kesembuhan Indonesia tercatat 79,19% diatas angka kesembuhan global 69,97%, namun di sisi lain angka kematian (case fatality rate) Indonesia meskipun turun dibanding sebelumnya, yakni 3,45% dari sebelumnya 3,54%, angka tersebut masih tetap di atas rata-rata kematian global sebesar 2,8%. Triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif.
Perataan
Kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun guna meningkatkan akselerasi belanja,” ujar Ma’ruf dalam peluncuran buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional yang digelar INDEF secara daring.
Responsivitas
Masih banyak keluhan dari kelompok-kelompok masyarakat mengenai kebijakan semi lockdown yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Keluhan paling keras dilakukan tenaga Medis di Indonesia. Selain itu, pembatasan pergerakan masyarakat berpengaruh negative pada bidang pariwisata, bidang transportasi dan bidang ekonomi.
Ketepatan
Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 berguna untuk mencegah penyebaran virus, menekan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi belum sepenuhnya berguna bagi perlindungan kepada tenaga medis, bidang Pendidikan dan bidang pariwisata.

Jurnal berjudul ‘Mobilizing Policy (In)Capacity to Fight COVID-19: Understanding Variations in State Responses‘ oleh Giliberto Capano, dkk menunjukkan studi penelitian terperinci tentang dampak kebijakan terhadap pandemi virus korona di negara-negara yang paling awal terkena dampak. Jurnal tersebut menyimpulkan China dan Italia pada awalnya dianggap sangat berhasil dalam menangani pandemi tetapi ternyata kurang. Sementara negara Singapura dan Israel dipersepsi dengan kebijakan yang kurang berhasil. Negara seperti Amerika Serikat dan Swedia serta beberapa negara lain terbukti cukup berhasil dalam menahan atau membalikkan wabah. Negara seperti Kanada, Korea Selatan, Turki, dan Hong Kong, meskipun terkadang dengan titik buta dan kegagalan yang signifikan di bidang utama seperti perlindungan populasi rentan tertentu. Kedua, tentang model penanganan, China adalah paling banyak dirujuk mengingat Covid-19 ini muncul pertama kali di wilayah China dimana pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan. Model berikutnya adalah Korea Selatan yang memilih karantina wilayah secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang positif Covid-19 dengan pemantauan yang sangat ketat. Terdapat beberapa kasus kebijakan Lockdown dinyatakan berhasil dalam mencegah penyebaran dan menangani virus Covid-19. Contoh: China dan Korea Selatan. Akan tetapi, terdapat beberapa negara yang gagal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 walaupun telah melakukan lockdown. Negara-negara Eropa seperti Itali, Perancis, Inggris, Spanyol dan Argentina masih mengalami peningkatan jumlah kasus positif setiap harinya. Perbandingan kebijakan negara dalam mencegah penyebaran Covid-19 terhadap jumlah kasus positif dan angka kematian menunjukkan terdapat indikator lain di luar kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan sebuah negara dalam menangani virus ini. Belajar dari China dan Korea Selatan, kebijakan dari negara harus diikuti dengan partisipasi publik yang besar untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam menghadapi bencana.

Simpulan

Adapun simpulan analisis kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah: 1. Berdasarkan analisis kebijakan Van Metter Van Horn, Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil analisis menunjukkan efektifitas kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan efektif dalam mengendalikan virus covid-19. Efisiensi, kecukupan dan perataan menjadi kriteria yang diterima dalam pembahasan ini. Sementara kriteria responsivitas dan ketepatan masih terdapat kelompok yang belum memiliki nilai guna dari kebijakan yang diambil.

Baca Berita Lainnya