Home Sumut AMSU Demo di KPK, Minta Proyek Multi Years di Sumut Diperiksa

AMSU Demo di KPK, Minta Proyek Multi Years di Sumut Diperiksa

by Redaksi

HARIAN MEDAN (JAKARTA): Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU) Jakarta menggelar aksi demo di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi AMSU itu untuk meminta agar KPK memeriksa proyek multi years yang saat ini berjalan di Sumut.

Koordinator aksi, Perwira mengatakan langkah Gubernur Sumut membuat proyek multi years ini adalah langkah yang baik. Namun, dia meminta agar proyek ini tidak menjadi tempat bagi orang-orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan korupsi berjamaah.

“Oleh karena itu, kami dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utata (AMSU) Jakarta berkewajiban untuk mengingatkan dan mendesak aparat penegak hukum agar bekerja ekstra mengawasi proyek Rp 2,7 triliun tanpa ada pertimbangan politis dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucap Perwira saat demo, Rabu (24/8/2022).

Perwira kemudian menduga proyek multi years ini melanggar aturan hukum. Hal ini, katanya, karena proyek yang akan menghabiskan anggaran Rp 2,7 triliun itu tidak terdaftar dalam KUA-PPAS, APBD Sumut, dan DPA tahun 2022.

“Bagaimana bisa Dinas PUPR Sumut tetap ngotot untuk melaksanakannya, yang jelas-jelas melanggar Perda dan Permendagri, yang artinya proyek Rp 2,7 triliun ini merupakan penumpang gelap di dalam APBD Sumut tahun 2022,” ucap Perwira.

Kemudian, Perwira juga menyinggung progres kerja yang dibuat sesuai dokumen lelang dan kontrak sebesar 67% yang diduga berubah menjadi 33% atas permintaan kontraktor. Dia juga menyinggung soal lelang proyek ini yang pernah gagal, dia menduga lelang proyek ini gagal karena belum ada kerjasama operasional (KSO) dengan PT Waskita yang saat ini menjadi pemenang lelang.

“Kami menduga proses KSO yang terjadi antara PT. Waskita (BUMN) dengan PT. Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT. Pijar Utama tidak terlepas dari peran 3 orang broker yang diduga merupakan orang dekat dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmahyadi. Ketiga orang broker ini yang kabarnya berperan melakukan ‘deal’ KSO dengan kesepakatan fee dari proyek Rp 2,7 triliun,” sebut Perwira.

Perwira menjelaskan pihaknya juga mendapatkan informasi soal rekening KSO PT Waskita di BNI yang masih kosong. Dia mengatakan rekening yang kosong itu menjadi perhatian anggota DPRD Sumut saat ini.

“Komisi D pun kabarnya mau memanggil pihak KSO yaitu PT. Waskita (BUMN), PT. SMJ, dan PT. Pijar Utama untuk mempertanyakan kekosongan rekening KSO, dan jaminan bank senilai Rp 118 miliar,” jelas Perwira.

“Oleh karena itu kami meminta agar KPK turun tangan dan mengusut dugaan-dugaan yang ada karena ada nama-nama yang semakin melebar dan menimbulkan kekacauan yang terjadi mulai dari eksekutif dan legislatif di Provinsi Sumatera Utara,” paparnya.

Baca Berita Lainnya