Home Uncategorized Salah Kaprah Penggunaan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia

Salah Kaprah Penggunaan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia

by Redaksi

HARIAN MEDAN (MEDAN) : Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada Pasal 28 huruf F dan pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjujung tinggi hak-hak dasar manuasi dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak Oleh pers. Dalam beberapa kasus penerapan Hak Tolak oleh Pers menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunya akan mengganggu kepanting umum.

Penerapan Hak Tolak banyak didapati sangat berbanding terbalik dengan hukum pidana, hal ini didasari oleh kasus-kasus yang terjadi, dimana kasus ini belum tentu kebenarannya dan setelah dilakukan penyelidikan tentang kasus yang terjadi oleh pihak yang berwenang, apakah memang terjadi ataukah memang hanya ingin mencemarkan nama baik seseorang atau instansi tenrtentu, namun pada saat itu awak media lokal maupun nasional malah menghindar dari penelusuran kasus tersebut. Hal inilah yang sangat disesalkan oleh pihak yang berwenang terhadap media yang menolak untuk memberikan keterangan dengan dasar penggunaan Hak Tolak.

Padahal hal ini telah disampaikan di Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, yang berbunyi sebagai berikut :

Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi penggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang pers).

Hak Tolak ini tidak berarti “Lembaga Pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.

Namun apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan oleh Pedoman Dewan Pers tersebut, masih ada beberapa oknum yang tidak mau memenuhi panggilan dari penyidik demi menuntaskan kasus yang terjadi. Dapat dilihat bahwa penerapan Hak Tolak oleh Pers telah mengeyampingkan kewajiban dari pada wartawan atau Pers sebagai warga negara yang baik.

Ditinjau dari asas-asas dasar hukum terlebih khusus dalam tindak pidana, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila mengetahui adanya terjadi suatu tindakan kejahatan. Untuk itu keberadaan Hak Tolak sangat kontras dengan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers memang merupakan kewenangan yang istimewa yang tidak bisa diganggu gugat yang dalam penerapannya telah diberi kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya kewenangan tersebut bukan berarti wartawan bisa dengan leluasa tidak memenuhi panggilan pihak berwenang untuk melakukan penyidikan atas suatu kasus yang telah terjadi. Penerapan Hak Tolak oleh Pers telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pers, yakni ;

  1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
  2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
  3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memeroleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dan
  4. Dalam mempertanggungjawabkan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Keberadaan dari penerapan Hak Tolak oleh Pers yang dilandaskan dengan hukum positif negara ini telah menuai kontroversi sehingga dapat membuka cela hukum dan cenderung terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers jika diabaikan maka akan banyak negatif daripada positifnya untuk kepentingan umum. Sehingga apa yang telah menjadi salah satu tujuan hukum yakni untuk memberikan faedah yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dalam hal ini sulit tercapai.

Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun adanya perubahan terhadap aturan-aturan untuk kedepanya, perlu adanya kejelasan akan penerapan Hak Tolak oleh Pers agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban yang lainnya. Dimana dalam hal ini proses pembangunan di Indonesia terlebih khusus dalam penerapan hak Tolak Pers di Indonesia menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara man yang hak dan mana yang kewajiban.(*)

Opini ini ditulis oleh Muhammad Taufiq Iqbal (2010861027)

Mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Andalas

Baca Berita Lainnya